DEMOKRASI.CO.ID - Pengamat politik Ujang Komarudin menilai rencana putra sulung dan menantu Presiden Jokowi, serta putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin maju sebagai bakal calon kepala daerah di sejumlah daerah pada Pilkada 2020, merupakan langkah mundur bagi demokrasi Indonesia.
Ujang menilai, politik dinasti kembali menguat jika benar ketiga keluarga presiden dan wakil presiden maju di Pilkada 2020. Padahal, demokrasi telah menghasilkan hal-hal yang positif bagi masa depan negara, sejak reformasi 1998 lalu.
"Saya kira ini fenomena dimana bukan hanya politik oligarki kembali menguat, tetapi juga menguatnya politik dinasti jika mereka benar-benar maju pilkada," ujar Ujang kepada jpnn.com, Rabu (18/12).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini secara berterus terang mengaku sedih. Pasalnya, fenomena yang mengemuka secara tak langsung menggambarkan demokrasi telah dibajak dan dirusak dengan marak dan menguatnya oligarki dan politik dinasti.
"Jadi, demokrasi pada akhirnya mungkin hanya akan diisi oleh orang dan kelompok tertentu. Sehingga menutup ruang bagi yang lain. Menutup yang lain untuk bisa menjadi pejabat," ucapnya.
Dosen di Universitas Al Azhar Indonesia ini lebih lanjut mengatakan, tokoh parpol dimana putra dan putri Jokowi-Amin meminta dukungan boleh saja menyebut proses dilakukan sesuai ketentuan.
Namun, masyarakat tentu punya penilaian tersendiri dan memahami faktor koneksi masih begitu kuat memengaruhi kebijakan di negeri ini. Hal itu tentu bertentangan dengan prinsip demokrasi yang diperjuangkan selama ini.
"Sedangkan demokrasi harus membuka ruang bagi semua orang, agar bisa berkompetisi dengan sehat dan agar bisa menempati jabatan-jabatan politik secara adil," kata Ujang.
Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming dikerahui berencana mengikuti Pilkada Solo 2020. Sementara menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Medan, Sumatera Utara. Selain itu, putri Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah juga disebut berencana bertarung di Pilkada Tangerang Selatan, Banten. [nn]
