![](https://1.bp.blogspot.com/-VTUDXsE0Hdc/Xfed0fskMnI/AAAAAAADnVA/D4fPrctaR14q_CaDwuWUY2PnBas0YNitACLcBGAsYHQ/s640/harga-tiket-mencapat-rp22-juta-lebih-untuk-jadwal-penerbangan-dari-manokwari-jakarta-pada-selasa-1712-foto-screenshot-dari-situs-travelokajpnncom-47.png)
DEMOKRASI.CO.ID - Anggota DPD RI asal Papua Barat Filep Wamafma mengkritik pemerintah khususnya Menteri Perhubungan yang tidak mampu melihat dan menyelesaikan persoalan mahalnya harga tiket pesawat di penghujung tahun 2019.
Menurut Filep, harga tiket mengalami kenaikan dengan tidak wajar, khususnya penerbangan dari Manokwari – Makasar - Jakarta yang bisa mencapai Rp 19 juta lebih per orang. Hal tersebut disampaikan Filep, pada minggu (15/12).
Berdasarkan pantauan JPNN.com lewat situs Traveloka.com, tercatat harga tiket dari Manokwari – Jakarta untuk multi-maskapai (Batik Air dan Citilink) pada Selasa (17/12) besok sebesar Rp22.134.200.
Terkait harga tiket tersebut, Senator Filep meminta Presiden Jokowi dan Menteri Perhubungan untuk segera mengambil langkah guna mengatasi persoalan harga tiket.
“Bapak Presiden dan Bapak Menteri Perhubungan, di manakah kehadiran negara ketika harga tiket pesawat mengalami ketidakwajaran? Harga tiket yang tinggi ibarat negara membiarkan penjajah menjajah rakyatnya sendiri dan pengusaha bebas menentukan harga tanpa ada pengawasan. Ini patut dipertanyakan,” kata Filep Wamafma dalam status akun facebooknya yang ditujukan kepada Presiden dan Menteri Perubungan.
Dia menjelaskan, akses tiket kelas ekonomi dari Manokwari-Makasar-Jakarta dengan penerbangan Batik Air pada Senin (16/12) melalui jasa traveloka mencapai hingga 19 juta per orang dalam satu kali penerbangan saja.
“Ini sangat tidak wajar dan menjadikan beban bagi rakyat khususnya Papua. Masyarakat mengalami kesengsaraan dan penderitaan. Kami benar-benar mendesak pemerintah untuk melakukan tindakan yang cepat untuk mengatasi persoalan tersebut,” tegasnya.
Ia menegaskan, bagaimana mungkin keinginan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua sementara dengan pelayanan seperti ini justru membuat beban bertambah untuk rakyat.[jpnn]