![](https://1.bp.blogspot.com/-Bz0B9B5Os98/XemfVIb2TrI/AAAAAAADmeU/jpQB0OOyjisfw44TneQcZ6VhqgGT_udFgCLcBGAsYHQ/s640/770050_03054006122019_Kantor-Wali-Kota-Medan.jpg)
DEMOKRASI.CO.ID - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Irwan Ritonga mengatakan, sampai hari ini pihaknya belum pernah diajak berbicara atau diskusi oleh Pemprov Sumut terkait wacana yang dilemparkan oleh Edy Rahmayadi ke publik tersebut.
Belum pernah bicara, kenapa muncul wacana seperti perpindahan kantor wali kota,” kata Irwan seperti dilansir Kantor Berita RMOLSumut, Kamis (4/12).
Ia menilai tidak semudah dan segampang membalikkan telapak tangan untuk memindahkan kantor wali kota.
“Ke mana rencananya mau di pindahkan, Asrama Haji, ya. Itu aset siapa? Kan Kementrian Agama. Apa mereka mau menyerahkannya? Selain itu apa sudah ada kajiannya?” ungkapnya.
Rencana pemindahahan kantor, diakuinya sudah pernah dibahas diinternal Pemko Medan. Di mana, lahan eks Rumah Sakit Tembakau Deli di Jalan Yos Sudarso yang menjadi target. Namun, permohonan penyerahan aset dari Kementerian BUMN sampai hari ini belum pernah direspon.
“Kalau Pemko Medan mau urus pindah, ya di internal Pemko Medan yang bahas, kecuali mungkin kantor gubernur yang di jalan Diponegoro pindah, di tempat itu menjadi kantor wali kota, karena itu aset Pemprov Sumut akan lebih mudah. Ini aset punya instansi lain, kan tidak mudah, dan segampang itu. Semua butuh kajian,” terangnya.
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, melemparkan wacana untuk memindahkan Kantor Wali Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis akan dipindah ke Asrama Haji, Jalan AH Nasution, Medan.
Sedangkan Gedung Asrama Haji nantinya pindah ke kawasan Bandara Kualanamu, persisnya dekat rencana pembangunan Sport Center dan Rumah Sakit Haji.
Hal tersebut disampaikan Edy Rahmayadi di sela pemaparan master plan Sport Center oleh konsultan perencana, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (rmol)