DEMOKRASI.CO.ID - Demi memberikan kepastian pengembalian dana nasabah PT Asuransi Jiwasraya, pemerintah akan membentuk holding BUMN asuransi. Selain itu masih ada dua strategi lain yang saat ini tengah dimatangkan. Hal itu dikatakan Menteri BUMN Erick Thohir.
"Itu langkah awal dulu, dari situ mungkin nanti ada dana Rp1,5 triliun-Rp2 triliun per tahun," terang Erick di Jakarta, Senin (23/12).
Erick mengatakan rencana pembentukan holding BUMN asuransi akan dibahas dengan Presiden Joko Widodo pada hari ini, Senin (23/12).
"Insya Allah akan ada persetujuan dari Presiden pada hari ini," katanya.
Jika presiden menyetujui, maka pembentukan holding akan diproses dalam waktu satu atau dua bulan ini agar terjadi cash flow dan jalan keluar.
"Supaya prosesnya cash flow-nya ada, supaya kita yakinkan bahwa uang itu kita carikan jalan. Pemerintah akan hadir untuk rakyat, bertanggung jawab untuk memberikan solusi," jelas Erick.
Selain membentuk holding BUMN asuransi, untuk menjamin kepastian pengembalian dana nasabah, Erick mengatakan pihaknya juga punya dua strategi lain. Namun sampai dengan saat ia masih belum mau menjelaskan dua langkah lanjutan yang dimaksudnya tersebut.
"Ya tentu saya bisa belum bisa bicara lancar ke 2 dan 3 secara korporasi. Takutnya nanti salah persepsi. Intinya pemerintah pasti akan memberikan solusi supaya ada kepastian," katanya.
Sebelumnya, Jiwasraya gagal membayar klaim nasabahnya untuk produk saving plan akibat mengalami masalah keuangan.
Produk yang dijual melalui jalur kerja sama dengan bank mitra ini melibatkan tujuh bank, yakni BRI, BTN, Bank DBS Indonesia, KEB Hana Bank Indonesia, Bank QNB Indonesia, Standard Chartered Bank Indonesia, dan Bank Victoria.
Pada Oktober 2018 lalu, perseroan kedapatan meminta penundaan pembayaran klaim polis jatuh tempo sebesar Rp802 miliar akibat tekanan likuiditas.
Erick mengatakan masalah keuangan yang menimpa Jiwasraya merupakan penyakit lama.
Ia menerangkan, penyebutan waktu terjadinya masalah keuangan yang menimpa Jiwasraya disebutkan untuk mendiskreditkan pemerintahan waktu itu. Namun, masalah Jiwasraya telah terjadi sejak tahun 2006 berdasarkan data yang ia peroleh.
"Memang sejak 2006. Sampai sekarang pemerintah bekerja untuk hal-hal seperti itu dan bukan untuk dikotomi, oh ini pemerintah dulu dan ini pemerintah sekarang, tidak," katanya.[rmol]
