DEMOKRASI.CO.ID - Dugaan penindasan terhadap etnis Muslim Uighur di Xianjiang, China, dianggap mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsudin, sebagai sesuatu yang belum jelas atau bias isu.
Ia mengatakan, disatu sisi China menunjukan kepada ormas-ormas Islam Indonesia pada saat tour di Xinjiang, bahwa seolah-olah etnis Muslim Uighur tidak ditindas.
Namun disisi yang lain, media-media internasional memberitakan adanya aksi penindasan terhadap muslim Uighur.
Kedua hal ini lah yang membuat Din Syamsudin menyaranakan pemerintahan Indonesia, khususnya kepada Presiden Joko Widodo untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) internasional.
"Coba lah bentuk tim pencari fakta internasional melibatkan banyak pihak, lihat apa yang sesungguhnya terjadi. Tapi jangan kemudian kesana, diatur seolah-olah tidak ada," ucap Din saat ditemui di Kantor Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju, di Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Kamis (19/12).
Secara pribadi, Din Syamsudin mengakui adanya kejahatan kemanusian yang dilakukan oleh China. Ia mengecam keras tindakan tersebut, karena melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
Pemerintah yang hingga saat ini belum menyatakan sikapnya terkait Muslim Uighur, diminta Din untuk mengambil sikap kepedulian yang sama dengan cara membentuk TPF internasional.
"Pemerintah Indonesia menurut saran saya bersuara lah seperti yang saya rasakan itu. Karena orang lain pun (negara lain) kalau ada pelanggaran HAM juga teriak-teriak," kata Din.
Bukan karena itu Islam, tapi karena manusia. Kita harus menjaga harkat dan martabat Indonesia," sambungnya.(rmol)
