DEMOKRASI.CO.ID - Masyarakat diimbau untuk tidak terlalu meributkan soal besaran utang Indonesia. Sebab ada hal lain yang juga tak kalah penting untuk dipikirkan masyarakat Tanah Air.
“Kita sebaiknya berhenti meributkan sudah berapa besar utang pemerintah. Yang harus kita kritisi dari pemerintah adalah berapa pertumbuhan ekonomi, berapa jumlah angkatan kerja yang bisa diserap,” ujar Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah Redjalam, Rabu (18/12).
Soal utang negara, jelasnya, biarkan pemerintah menangani utang yang kini sudah menyentuh angka Rp 5.700 triliun terhitung Oktober 2019.
“Masyarakat Jepang, Amerika, Eropa tidak pernah ribut bagaimana cara menutupi uang pemerintah. Itu urusan pemerintah dan pemerintah selalu bisa mengatasinya. Tidak ada negara bubar karena tidak bisa bayar utang,” tambahnya.
Dia justru mendesak pemerintah untuk dapat menciptakan sebanyak-banyaknya lapangan kerja agar meningkatkan ekonomi masyarakat dan tidak terjerat lingkaran kemiskinan.
“Masyarakat yang miskin pada akhirnya tidak mampu membayar pajak. Negara itu akan masuk dalam lingkaran setan kemiskinan,” tandasnya.
Berdasarkan catatan Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, nilai utang tersebut masih jomplang dengan penerimaan pajak yang masih di angka 72 persen atau kurang Rp 441 triliun. Jika ditotal, penerimaan pajak tahun ini sebanyak Rp. 1.136 triliun, sedikit meleset dari target Rp 1.577 triliun APBN 2019. [rm]
