![](https://1.bp.blogspot.com/-cF-jMUYLRTY/XfNnuuqU9CI/AAAAAAADnFs/gcjZE17ufPciKp3mFl66m-4VN4jJPA7mACLcBGAsYHQ/s640/256639_04355913122019_nadiem_makarim_2.jpg)
DEMOKRASI.CO.ID - Ada catatan yang perlu diperhatikan dalam meyikapi perubahan format ujian nasional yang hendak dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim.
Salah satu yang dinilai perlu adalah perubahan metode pembelajaran di sekolah. Penyesuaian ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan nasional dan kompetensi siswa.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Nadia Fairuza mengatakan, metode pelajaran selama ini masih mengedepankan hafalan. Dengan ujian asesmen kompetensi minimum, guru pun harus menyesuaikan diri dengan memberikan tugas yang mengasah kemampuan analitik.
Selain itu, penyerahan pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) ke pihak sekolah juga harus diikuti kesiapan dari pihak sekolah, termasuk dalam materi pembelajaran.
“Sekolah dan guru harus memiliki kesiapan untuk melaksanakan USBN. Penilaian kompetensi siswa juga sebaiknya difokuskan pada tugas-tugas seperti karya tulis dan lain-lain, yang mendorong siswa untuk bisa memahami konsep dengan baik dan menumbuhkan pemikiran yang kritis,” ujar Nadia dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (12/12).
Selain penghapusan Ujian Nasional (UN), jelasnya, penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang menjadi acuan guru dalam mengajar juga merupakan hal yang positif. Para guru diberikan keleluasaan untuk memilih, membuat dan mengimplementasikan metode pengajaran.
Hal ini patut diapresiasi agar guru-guru terdorong untuk menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan sesuai dengan kebutuhan siswanya.
“Hal ini juga memungkinkan para guru untuk berkembang dan mengeksplorasi materi yang akan disampaikan kepada siswa. Jadi di sini bukan hanya siswa yang diharapkan bisa lebih aktif dan kritis, para guru juga dituntut bisa berubah,” urainya.(rmol)