DEMOKRASI.CO.ID - Pakta integritas yang dibeberkan pendiri Partai Hanura Wiranto, oleh Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta alias OSO disebut sebagai komitmen pribadi. Tidak melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai yang berlaku.
Itu adalah yang kita ungkapkan pada pernyataan tidak boleh mengkhianati partai, tak boleh melakukan pembohongan opsi-opsi yang ada di AD/ART. Di luar itu komitmen pribadi," tegas OSO dalam jumpa pers, di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (18/12).
OSO merupakan Ketua Umum Partai Hanura terpilih hasil Musyawarah Nasional III, yang diselenggarakan sejak Selasa kemarin hingga hari ini.
Karena hal tersebut, OSO merasa mempunyai wewenang penuh untuk memimpin Hanura hari ini, dan bisa meniadakan komitmen yang dibangunnya bersama dengan Wiranto.
"Kekuasaan tertinggi ada di Munas ini. Soal saya jadi ketum sampai 2019? Itu kalau saya tidak dipilih lagi, mungkin saya selesai. Tapi saya diminta, didaulat lagi untuk memimpin partai ini," jelas OSO mengungkapkan.
Sebelumnya, mantan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto mengingatkan Ketua Umum Partai Hanura OSO untuk mundur sebagaimana pakta integritas yang pernah ditandatangi dalam Munaslub.
Dalam pakta integritas yang juga ditandatangani oleh politikus senior Partai Hanura Jenderal TNI (Purn) Subagyo dan Jenderal Pol (Purn) Chairuddin menyepakati, bahwa OSO ditunjuk sebagai ketua umum hanya sampai periode 2019.
Selain itu, kesepakatan lainnya adalah mengharuskan OSO membawa Partai Hanura menang dalam Pemilu Legislatif tahun 2019, serta menjamin penambahan kursi Partai Partai di DPR dari jumlah sebelumnya.
OSO juga sepakat bahwa dirinya akan mematuhi aggaran dasar AD/ART Partai Hanura. Namun, Wiranto menilai OSO telah gagal. (Rmol)
