![](https://1.bp.blogspot.com/-rxMLeJa0twk/Xer1aC2fleI/AAAAAAADmug/LXNuxUz48Og57jBCtvRIqVzY-xRQupWqwCLcBGAsYHQ/s640/656098_01014007122019_Menteri_BUMN_moge_Dirut_Garuda.jpeg)
DEMOKRASI.CO.ID - Penyelundupan Harley Davidson oleh Eks Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara menunjukkan kelalaian Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC).
Pasalnya, masuknya suatu barang dari luar Indonesia mesti dilengkapi dengan customs declare atau pemberitahuan pabean atas impor barang yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut.
"Kan ada form yang mesti diisi. Jadi problemnya itu manifestnya enggak ada kan, maksudnya tidak ditandatangani, tidak diisi atau bahkan juga pada saat landing tidak ada pemberitahuan mereka bawa barang," ucap pengamat BUMN Toto Pranoto saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (6/12).
"Ini menunjukkan tanda petik terjadi proses kelalaian yang enggak tahu disengaja atau tidak. Tapi tanda petik itu menjadi pelanggaran," sambungnya.
Oleh karena itu, DJBC mesti memperbaiki pola pengawasan masuknya barang yang berada di seluruh Bandara di Indonesia.
Di mana disebutkan Toto, unit intelijen DJBC mesti meningkatkan kinerjanya, karena kasus ini menjadi contoh bahwa adanya PR di salah satu Direktorat Kementerian Keuangan itu.
"Berarti unit intelijen Bea Cukai harus jalan lebih bagus supaya mereka mencium adanya hal-hal yang perlu dilakukan penyelidikan lebih dalam, kirim intelijennya ke sana atau segala macem gitu ya," pungkasnya.