![](https://1.bp.blogspot.com/-AzOIRctQdXA/XfW38wSbcDI/AAAAAAADnQw/KaI4vUWRKmg0Fq4Y4fwnpnB4J9JBl9I8ACLcBGAsYHQ/s640/P_20191213_202253-scaled-e1576288895634.jpg)
DEMOKRASI.CO.ID - Isu yang digulirkan oleh media asing, Wall Street Journal (WSJ) tentang dana pembungkaman sejumlah ormas Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap penindasan muslim Uighur di Xinjiang, China adalah tak berdasar dan sesat.
Begitu tegas Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti disela-sela acara Pengajian Bulanan PP Muhammadiyah bertajuk "Regulasi Majlis Taklim; Perlukah?" di Kantor PP Muhammdiyah, Jumat (13/12).
Muti menegaskan bahwa Muhammadiyah senantiasa independen dalam setiap pernyataan dan kegiatan-kegiatannya. Sehingga jika ada yang mengatakan Muhammadiyah dibiayai, maka dia sudah kehilangan hati nuraninya
“Jadi tidak ada ceritanya Muhammadiyah itu bisa dibeli," kata Muti.
Dia juga menyebut pemberitaan WSJ pada Rabu (11/12) lalu itu terlalu provokatif dan tendensius. Sebab, berita tersebut tidak berdasar.
Muti memastikan bahwa Muhammadiyah sebagai ormas Islam tidak akan pernah tinggal diam jika ada tragedi dan isu kemanusiaan.
"Jadi WSJ telah menerbitkan berita yang ecek-ecek, berita yang murahan dan tidak memiliki dasar. Berita itu salah, keliru, dan sesat serta menyesatkan," tegas Muti.
Lebih lanjut, dia juga menegaskan bahwa sikap Muhammadiyah terhadap isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM) jelas akan bereaksi keras jika menyangkut kemanusiaan.
"Sekali lagi, Muhammadiyah tidak mendapatkan bantuan, tidak pula dibeli, dan tidak pula dibayar hanya karena kepentingan politik tertentu," pungkasnya. (*)