DEMOKRASI.CO.ID - Pemerintah akan melarang total ekspor nikel per 1 Januari 2020. Pelarangan ekspor tersebut dinilai akan menguntungkan Indonesia yang kini tengah mendorong hilirisasi tambang.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan, selama ini sebagian besar nikel diekspor ke China.
"Kita 98 persen nikel ore ekspor ke Tiongkok. Pertanyaan saya logika saudara, kalau saya larang (ekspor) yang rugi siapa sih? As simple as that, dia harus relokasi (smelter) ke kita," kata Luhut di Jakarta, Selasa (10/12/2019).
Luhut yakin berkurangnya stok nikel membuat perusahaan asal China membangun smelter di Indonesia. Hal ini terlihat dari sejumlah industri dari Negeri Tirai Bambu yang merelokasi pabriknya ke Tanah Air.
"Sementara industri (smelter) di kita sekarang (nilainya) 5-30 miliar dolar AS, ada 12 (smelter) di 4 titik. Kita akibat policy itu dampaknya itu tadi," ucapnya.
Mantan Dubes Indonesia untuk Singapura menilai, Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam, termasuk nikel. Namun, kata dia, pemerintah tak ingin menjual mentah-mentah.
"Kita ini kaya kok. Saya bilang ke mereka agar tidak bisa atur-atur kita," ucapnya. []
