DEMOKRASI.CO.ID - Setara Institute mencatat ada peningkatan kasus intoleransi kebebasan beragama di Yogyakarta, bahkan Yogya masuk daftar 10 besar daerah dengan kasus intoleransi tertinggi. Bagaimana respons Gubernur DIY Sri Sultan HB X terkait hal itu?
"Saya nggak tahu persis ya (laporan Setara Institute), dasarnya apa saya kan nggak tahu," jelas Sultan kepada wartawan setelah memperingati HUT PGRI ke-74 di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Senin (25/11/2019).
Sultan pun tidak mempersoalkan laporan dari lembaga tersebut. Terlepas dari laporan Setara Institute, kata Sultan, sebenarnya pemda DIY telah melakukan berbagai upaya untuk menekan kasus intoleransi di Yogyakarta. Tetapi faktanya di masyarakat masih sering terjadi kasus intoleransi dengan model baru.
"Hanya sekarang modelnya (intoleransi) alasannya kearifan lokal, kan gitu, ganti motif, ganti isu," tuturnya.
Kebijakan pemda DIY dalam memerangi intoleransi antara lain menyebarkan literasi kepada masyarakat. Selain itu, kata Sultan, berbagai kebijakan sudah dikeluarkan pemda DIY dan instansi lainnya agar kasus intoleransi tak terulang kembali.
"Makanya kita juga sering keras kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya (seperti) Masjid Agung (Kagungan Ndalem) pun Keraton tidak boleh saya gunakan untuk kepentingan lain, itu semua kan hanya untuk (melawan) intoleransi," pungkas Sultan. [dt]
