DEMOKRASI.CO.ID - Menteri BUMN, Erick Thohir resmi menunjuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (persero).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menggantikan jabatan Tanri Abeng.
Berapa kisaran gaji Ahok sebagai Komisari Pertamina?
Gaji dan tunjangan diatur direksi dan komisaris pertamina diatur dalam Peraturan Menteri BUMN PER-01/MBU/05/2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri BUMN Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.
Dikutip dari laporan tahunan Pertamina 2018, honorarium yang diterima oleh komisaris utama besarannya adalah 45% dari gaji direktur utama Pertamina.
Selain itu, komisaris di Pertamina juga menerima tunjangan hari raya, tunjangan transportasi, dan asuransi purna jabatan.
Bahkan komisaris Pertamina juga menerima fasilitas kesehatan dan fasilitas bantuan hukum.
Pada tahun 2018, kompensasi manajemen kunci dan dewan komisaris Pertamina yang dibayarkan oleh perseroan senilai US$47,27 juta hingga 31 Desember 2018. Jika dikonversi dengan asumsi kurs Rp14.000 per dolar, nilai itu sekitar Rp661,82 miliar.
Hingga akhir tahun lalu, jumlah direksi dan komisaris Pertamina jumlahnya sebanyak 17 orang
Jika nilai kompensasi itu dibagi rata, setiap direksi dan komisaris Pertamina menerima sedikitnya Rp38 miliar per tahun atau sekitar Rp3,2 milir per bulan.
Pengangkatan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina membuat Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) bereaksi.
Ketua Media Center PA 212 Novel Bamukmin mengatakan, pihaknya siap memberikan bantuan dukungan kepada Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) untuk menolak Ahok.
Menurut Wakil Ketua ACTA itu, tindakan Arie Gumilar mengajak pekerja Pertamina menolak Ahok sudah tepat.
“Saya sebagai pelapor pertama kasus penistaan agama Ahok, tentu mendukung langkah Arie Gumelar sebagai ketua FSPPB dan para anggota serta kadernya untuk menolak Ahok,” ujar Novel kepada wartawan, Jumat (22/11/2019).
Novel menilai, Ahok adalah sosok yang sangat berbahaya untuk kelangsunggan ekonomi Indonesia dan bersatuan Indonesia.
Karena itu, ia menyatakan siap mendorong PA 212 untuk ikut memberikan dukungan sikap penolakan FSPPB. Terlebih, kata dia, Arie Gumilar adalah alumni 212.
“Tentu saya mencoba meminta arahan kepada PA 212 untuk bisa menanggapinya,” kata dia.
“Walau saya sebagai ketua media center PA 212 tidak punya kapsitas untuk menentukan langkah ke depan atas nama PA 212,” pungkasnya.[psid]
