DEMOKRASI.CO.ID - Bergulirnya wacana presiden dapat menjabat tiga periode di MPR RI seolah menunjukkan pemerintah disandera oleh partai politik. Pasalnya, kekuatan oligarki yang mengendikan negara ini semakin menjadi-jadi jika sampai wacana tersebut direalisasikan.
Begitu kata Direktur Eksekutif Paramater Politik Indonesia Adi Prayitno kepada wartawan seusai mengisi diskusi publik bertajuk "Ngeri-Ngeri Sedap Larangan Mantan Napi Korupsi Maju Pilkada" di Kawasan Cikini Raya, Selasa (25/11).
"Ini ada kecenderungan demokrasi kita dimana kecenderungan-kecenderungan politik itu ditentukan dan dikangkangi oleh partai politik. Jadi rakyat dikurangi peran-perannya," kata Adi.
"Makanya tadi saya bilang, suka tidak suka negara ini rezim partai politik. Baik buruknya negara ini sangat ditentukan oleh bagaimana partai politik ini bersikap," sambungnya.
Adi menyatakan, wacana tersebut bukan tidak mungkin akan terjadi jika dibiarkan tanpa resistensi dari semua pihak termasuk partai politik. Sebab, wacana presiden tiga periode seolah mengesampingkan perjuangan reformasi beberapa tahun silam.
"Jangan pernah sekali-kali mengusulkan jabatan presiden 3 periode. Bangsa ini susah payah merebut reformasi itu," tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengimbau kepada pemerintah semestinya mengedepankan wacana-wacana yang lebih substansial untuk kemajuan demokrasi ketimbang melontarkan wacana yang justru mundur ke belakang.
Kalau mau serius memperbaiki kualitas demokrasi ya mulai hal-hal yang sifatnya substansial. Jangan coba-coba kembalikan Pilkada kepada DPRD, jangan pernah sekali-kali mengusulkan jabatan presiden 3 periode. Bangsa ini susah payah merebut reformasi itu," pungkasnya. (Rmol)
