DEMOKRASI.CO.ID - Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) tak sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang mengusulkan pergantian istilah radikalisme jadi manipulator agama. ISNU menganggap radikalisme merupakan cara pandang yang hendak mengembalikan sistem kehidupan sesuai dengan cara Islam.
"Saya kira nggak perlu (istilah radikalisme diganti jadi manipulator agama). Radikalisme adalah sebuah pandangan hidup yang menjadikan Islam sumber dari sistem kehidupan, baik personal, sosial, politik, maupun ekonomi ingin dikembalikan Islam," kata Sekjen PP ISNU Kholid Syeirazi.
Hal itu diungkapkan Kholid setelah menghadiri focus group discussion (FGD) Divisi Humas Polri bertajuk 'Bangkitkan Nasionalisme bersama Kita Tangkal Radikalisme dan Berantas Terorisme' di The Tribrata, Darmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (11/11/2019)
Menurutnya, karena radikalisme cara pandang hidup seseorang, hal itu tak perlu dibatasi dengan istilah manipulator agama. Dia mengatakan manipulator agama belum tentu bersikap radikal serta tak hanya kelompok radikal yang memanipulasi isu agama.
"Saya kira semua peluang itu tidak perlu ditutup dengan istilah manipulator agama, karena manipulator agama belum tentu radikal. Orang yang memanfaatkan isu agama, itu juga manipulator agama. Saya kira hampir semua politisi itu memanipulasi isu agama. Saya kira (usulan Jokowi) nggak tepat," jelas Kholid.
Kholid menuturkan lebih lanjut, banyak pihak memanipulasi agama, namun motivasinya bukan ingin mengganti ideologi negara, tetapi sekadar ingin meraih keuntungan untuk diri sendiri.
"Banyak orang memanipulasi agama, bukan hanya yang punya orientasi yang ingin menggantikan ideologi negara. Bahkan politisi oportunis sekarang memanipulasi isu ini, berikutnya bisa beranjak ke isu di seberangnya, sama-sama memanipulasi agama," lanjut dia.
Usulan Jokowi memakai istilah manipulator agama untuk memaknai radikalisme juga dinilai absurd. "Kalau Pak Jokowi mau menggantikan radikalisme menjadi manipulator agama, itu lebih absurd dan lebih abstrak. Bukannya mempersempit radikalisme malah justru memperlebar (radikalisme)," ucap Kholid.
Jokowi sebelumnya meminta ada upaya serius untuk menangkal radikalisme. Jokowi meminta Menko Polhukam Mahfud Md mengkoordinasikan penanganan masalah itu.
Jokowi menyebut radikalisme juga dengan istilah lain, seperti manipulator agama. Dia menyerahkan penanganan radikalisme itu kepada Mahfud Md.
"Apakah ada istilah lain yang bisa kita gunakan, misalnya manipulator agama. Saya serahkan kepada Pak Menko Polhukam untuk mengoordinasikan masalah ini," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (31/10).
Usul ini juga mendapat berbagai kritik dari beberapa pemuka agama. Ada yang pro dan ada yang kontra terkait usul Jokowi ini. [dtk]
