DEMOKRASI.CO.ID - Penolakan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang diangkat menjadi Komisaris Utama Pertamina, akhirnya ditanggapi oleh Menteri BUMN Erick Thohir.
Menurut Erick, akan selalu ada kelompok yang pro maupun kontra dalam melihat satu figur.
“Saya rasa pro-kontra tidak hanya (terhadap) Pak Basuki. Saya sendiri, ada (kelompok yang) pro-kontra. Pak Chandra ada (yang) pro-kontra,” kata Erick di Istana Negara, Jakarta, seperti dikutip pojoksatu.id dari Jawapos.com, Sabtu (23/11/2019).
Yang penting, lanjut Erick, sosok yang terpilih menjalankan amanah dari negara betul-betul diberi kesempatan untuk bekerja.
Dia pun meminta masyarakat yang selama ini menolak untuk melihat hasil kerja Ahok.
“Kadang-kadang kita suuzon, orang ini begini, begini, tanpa melihat hasil,” tegas Erick.
Eks presiden Inter Milan itu berharap, orang-orang pilihan yang kini memiliki jabatan di BUMN memiliki akhlak yang baik.
Erick menambahkan, dia mau orang-orang yang ada di BUMN bisa amanah dan memiliki empati dengan kondisi di sekitarnya.
“Empati dalam arti perusahaannya tidak baik, gaya hidupnya tetap (tidak foya-foya). Kalau perusahaannya untung, ya itu hak (mereka),” ungkap Erick.
“Tidak boleh juga ketika mereka melakukan haknya, kita gunjingkan (mereka). Tidak boleh,” pungkas Erick.
Ahok Jadi Ketua Kelas
Penempatan posisi Komisaris Utama Pertamina membuat Ahok sangat kuat atau powerful. Ahok akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap direksi Pertamina.
“Beliau memiliki kemampuan pengawasan yang sangat baik, makanya diharapkan nanti Bapak Ahok bisa melakukan pengawasan kepada teman-teman direksi untuk bisa mempercepat kinerja dari Pertamina,” ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di Jakarta.
Selain itu Arya juga menambahkan bahwa seperti disampaikan sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir sangat kencang dalam upaya memperkuat posisi komisaris di masing-masing perusahaan BUMN.
“Nanti peran komisaris di perusahaan-perusahaan BUMN sangat besar, Bapak Ahok akan menjadi ketua kelas dalam dewan komisaris Pertamina,” katanya.
Nantinya Ahok, kata dia, akan bahu membahu bersama Wakil Komisaris Utama Pertamina yang juga merupakan Wakil Menteri I BUMN Budi Gunadi Sadikin dalam rangka mengurangi impor migas dan mengawasi proses-proses pembangunan kilang penyulingan, mantan gubernur Jakarta tersebut juga akan melakukan pengawasan terhadap distribusi, efisiensi hingga mengawasi negosiasi Pertamina dengan Aramco.
“Semua, itu merupakan tugasnya dewan komisaris di mana dia akan mengawasi direksi. Mudah-mudahan pengawasannya (bapak Ahok) sangat baik untuk mendukung teman-teman direksi Pertamina,” ujar Arya. [psid]
