DEMOKRASI.CO.ID - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak akan mencairkan anggaran dana desa untuk desa-desa ber masalah terlebih desa siluman.
Hal ini ditegaskan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu Astera Primanto Bhakti di Forum Merdeka Barat di Kemkominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/11).
Asteria mengatakan, saat ini Kemenkeu sedang menunggu hasil klarifikasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perihal jumlah desa dan anggaran yang disalurkan untuk desa bermasalah.
"Dari situ kita bisa stock taking. Kita kan sistemnya satu tahun anggaran. Misalnya satu kabupaten jatahnya 100. Kemudian ada yang tidak disalurkan oleh kabupatennya hanya 80 karena dianggap tidak memenuhi syarat," kata Asteria.
"Tahun berikutnya, kita tidak akan menyalurkan yang 20," imbuhnya.
Dengan adanya mekanisme tersebut, lanjut Asteria, pihaknya berharap agar bisa menjaga tata kelola dana desa
Untuk diketahui, pada tahun 2019, pemerintahan Joko Widodo memiliki anggaran Rp 70 miliar untuk dana desa. Rencananya, pada tahun 2020, dana desa akan naik menjadi Rp 72 miliar.
