DEMOKRASI.CO.ID - Fenomena "desa siluman" atau "desa hantu" masih terus ditelusuri. Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah menginvestigasi kebenaran adanya desa tak berpenduduk alias fiktif yang mendapatkan aliran uang dari program Dana Desa.
Sementara itu, pihak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) menegaskan tidak ada desa tak berpenduduk yang menikmati aliran dana desa. Sebab, syarat pencairan anggaran tersebut salah satunya harus memiliki penduduk.
Wakil Ketua Komisi XI, Fathan Subkhi pun buka suara soal polemik tersebut. Dia menyarankan kepada Menteri Keuangan dan Menteri PDTT gelar pertemuan internal.
"Perlu (pertemuan internal), harus koordinasi Menkeu, Mendes, dan Mendagri," ujar Fathan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (17/11).
Fathan menilai soal data siluman adalah soal validitas hitung-hitungan yang akan berdampak kepada kepercayaan publik.
Jika ada data yang kemungkinan belum valid, kata politisi PKB ini, sebaiknya antar kementerian yang berkaitan dengan data tersebut melakukan koordinasi sebelum memberi pernyataan pada publik.
Intinya pemerintah harus satu suara tidak boleh gaduh dan di rapatkan internal dulu sebelum di lempar ke publlik," pungkasnya.(rmol)
