DEMOKRASI.CO.ID - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengaku tak mengetahui terkait permintaan pencekalan kepada pemerintahan Arab Saudi untuk mencekal Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.
Mahfud bahkan mempertanyakan kebenaran kabar itu. "Saya tanya-tanya semuanya, enggak ada yang tahu tuh surat itu. Kirimkan saja ke saya, bisa fotokopi nya, kan gampang," kata Mahfud saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 11 November 2019.
Atas dssar itu, Mahfud mengaku enggan banyak berkomentar. Apalagi ia baru menjabat sebagai Menkopolhukam kurang dari sebulan. Walau begitu, di era Menkopolhukam Wiranto pun, Mahfud mengatakan tak ada info terkait adanya permintaan ini.
"Kalau itu memang benar ada, kita lihat urgensinya kenapa itu ada. Belum tentu salah juga ya meskipun ada. Kan kita harus mendalami. Oleh sebab itu, ditunggu saja," kata Mahfud.
Sebelumnya, dalam video YouTube di Chanel Front TV, yang ditayangkan dalam telekonferensi pada acara Maulid Nabi Muhammad di DPP FPI 8 November 2019, Rizieq menunjukkan dua lembar kertas yang ia sebut sebagai surat pelarangan ia keluar dari Arab Saudi. Kertas pertama disebut Rizieq berisi salinan visa dan kertas kedua berisi salinan surat pencekalan dirinya.
Saat Rizieq Shihab membacakan isi kertas yang kedua, ia menyebut di dalamnya ada alasan pemerintah Arab mencekalnya karena alasan keamanan. Ia menuding pemerintah Indonesia selalu menghalanginya untuk pulang ke Indonesia. [tpc]
