DEMOKRASI.CO.ID - Saat ini banyak partai politik yang gagal paham dengan makna oposisi dalam sistem presidensial.
Ketidakpahaman tersebutlah yang belakangan mewarnai pertemuan beberapa partai politik, mulai dari partai pendukung pemerintah dengan nonpendukung, hingga teranyar soal pertemuan PKS dengan Partai Berkarya.
Menurut mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, indikator oposisi dalam sistem presidensial yakni seberapa kuat DPR mengawasi pemerintah, bukan karena berada di luar pemerintah dan tidak mendapat jatah menteri.
Sebegitulah oposisi, bukan karena (di mana) anda berada. Misalnya, kemarin itu Nasdem, Nasdem itu pendukung utama Pak Jokowi. Tetapi kan keras itu sikapnya. Nah yang begini ini (PKS dan Berkarya) mesti dibikin clear, sebab akhirnya ketemu-ketemu itu maknanya apa?” kata Fahri usai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk 'Revisi UU Pilkada, Adakah Ruang Kembali Ke DPRD’ di media center DPR RI, Selasa (19/11).
Baginya, pertemuan kedua elite partai politik tersebut terjadi karena keduanya tidak memahami makna oposisi.
"Artinya itu tidak memiliki efek kepada pemaknaan oposisi sama sekali. Sebab oposisi dalam tradisi presidensial, bukan berarti tidak jadi menteri," sambungnya.
Baginya, oposisi bukanlah pihak-pihak yang berada di luar kabinet, melainkan sikap kritis wakil rakyat di DPR dalam mengawasi kinerja pemerintah.
Pun demikian yang terlihat selama ini, kritikan justru lebih banyak disampaikan oleh partai-partai koalisi pendukung pemerintah, bukan kelompok partai yang mengklaim sebagai oposisi.
“Bahkan kalau misalnya Pak Fadli akan bersuara karena (saat itu) Wakil Ketua DPR, dia kritis. Saya enggak melihat yang lain, dalam pengertian partai-partai yang menggumumkan dirinya di luar pemerintah,” tandasnya(rmol)
