DEMOKRASI.CO.ID - Salah satu menteri pilihan Presiden Joko Widodo yang mengejutkan publik adalah Prabowo Subianto. Mantan pesaing saat pilpres yang didaulat menjadi Menteri Pertahanan.
Ketua umum Partai Gerindra itu didampingi seorang wakil yang juga orang kepercayaan Jokowi, yakni Sakti Wahyu Trenggono. Publik merespons beragam ada yang pro dan juga kontra terkait dipilihnya Prabowo.
Tapi, fakta membuktikan bahwa selama sebulan bekerja sebagai menhan, kinerja Prabowo tampak positif.
Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies (CISS) Ngasiman Djoyonegoro menyatakan, dalam sebulan terakhir Prabowo Subianto menjawab segala keraguan publik. Dia terlihat fokus membenahi internalnya. Mulai dari birokrasi, daya serap anggaran, hingga proses pengadaan alutsista strategis.
"Kalau kita lihat kerja duet Menhan Prabowo dan Trenggono (Sakti Wahyu Trenggono), nampak sedang fokus membenahi internal Kemhan dengan segala tugas dan fungsinya. Mereka berdua memahami betul visi presiden Jokowi yang ingin memajukan industri pertahanan," kata Ngasiman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (29/11).
Dalam beberapa kesempatan Presiden Jokowi menyampaikan, Menhan harus dapat memanfaatkan anggaran belanja di bidang pertahanan. Secara khusus Jokowi menekankan, tentang pentingnya pembangunan industri alutsista dalam negeri yang memenuhi essential force yang ditargetkan pemerintah.
Jokowi juga meminta Prabowo yang didampingi seorang profesional di bidang bisnis dapat mengembangkan industri pertahanan dari hulu ke hilir.
Instruksi Jokowi dijalankan. Prabowo-Trenggono sudah berkunjung ke PT Pindad, PT PAL Indonesia dan juga PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Kunjungan Prabowo itu disebut-sebut untuk memenuhi target kebutuhan kapal selam, jet, dan juga persenjataan.
"Prabowo dalam kesempatan kunjungan kerjanya mengaku fokus mendengar karena ingin belajar dan mengetahui kondisi pertahanan secara detail," tandas Simon.
Simon, mengapresiasi langkah Prabowo yang akan melakukan pembenahan di Komite Kebijakan Industri Pertahan (KKIP). Kebijakan itu, kata Simon, positif untuk menerjemahkan visi Jokowi dalam menjalankan sistem anggaran pertahanan yang efektif, efisien dan bebas korupsi.
"Menhan juga lagi mau memperbaharui pengurus KKIP, ini bagus untuk membenahi kebijakan indutri pertahanan dalam negeri," pungkasnya.
Wacana Prabowo yang ingin membentuk komponen cadangan (komcad) sebenarnya bukan hal baru karena sudah dimandatkan di UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN).
"Komcad sudah ada di UU PSDN yang disahkan pemerintah, tinggal dijalankan saja," tandas Simon.
Selama jadi Menhan, Prabowo juga sudah bertemu dengan beberapa duta besar negara mitra strategis Indonesia. Sebut saja Dubes Amerika Serikat, Dubes Arab Saudi, India dan juga Uni Eropa. (rm)
