DEMOKRASI.CO.ID - Aksi Reuni 212 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, akan didahului kegiatan terkait Papua pada 1 Desember 2019. Dua kegiatan ini menjadi perhatian ekstra pihak Pemprov Jakarta.
Meski tidak bersamaan, dua kegiatan ini kemungkinan melibatkan massa besar. Kegiatan terkait Papua akan digelar pada 1 Desember dan Reuni 212 pada 2 Desember. Meski begitu, format kegiatan terkait Papua belum disosialisasikan masif.
“Siang ini ada rapat koordinasi di dalam Forkopimda di level asisten untuk koordinasi atas (kegiatan) tanggal 1 Desember dan tanggal 2 Desember. Juga beberapa kegiatan di bulan Desember. Karena di bulan Desember itu ada beberapa kegiatan yang mungkin memerlukan perhatian ekstra dari kita,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jumat (22/11).
Menurut Anies, dua kegiatan tersebut diberikan izin untuk penggunaan tempat. Namun, untuk izin atau surat pemberitahuan keramaian menjadi domain pihak kepolisian. Namun, izin pada 2 Desember tersebut terkait Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW yang menjadi salah satu agenda Reuni 212.
“Jadi, pada hari Selasa atau Rabu kemarin, Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) melakukan musyawarah terkait dengan adanya rencana kegiatan 1 Desember dan 2 Desember. 1 Desember itu terkait Papua dan 2 Desember terkait maulid akbar. Nah, dari situ kesimpulannya memang diberikan izin,” katanya.
Ditanya soal surat rekomendasi Pemprov terkait kegiatan Reuni 212, Anies mengaku tidak dalam posisi memberi rekomendasi karena Pemprov hanya dimintai izin penggunaan tempat. Dia memaparkan bahwa sifat Pemprov DKI Jakarta adalah pasif.
“Artinya ada pihak yang mengajukan untuk meminjam, kemudian Pemprov mereview dan dari situ Pemprov memutuskan apakah meminjamkan atau tidak. Itu prosesnya selalu begitu,” paparnya. [ns]
