DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo melakukan akomodasi politik dengan merekrut banyak orang untuk menjadi pembantunya di periode kedua pemerintahan.
"Kalau saya melihat fenomena pada pemerintahan kedua ini, Presiden Jokowi terlalu banyak melakukan akomodasi politik," ucap ahli hukum tata negara Refly Harun usai acara Konsolidasi Jejaring Komisi Yudisial, di Bumi Katulampa, Bogor, Sabtu (23/11).
Dia kurang sepakat dengan ide Jokowi menambah beberapa orang yang sebetulnya belum dianggap penting ditempatkan di jajaran pemerintahan.
"Menurut saya, terlalu banyak, setelah 12 wamen kemudian sekarang 7 staf khusus plus 5 sebelumnya. Jadi ada 12 staf khusus dengan gaji yang lumayan Rp 50 juta lebih," kata Refly Harun.
Di luar gaji, tentu para pembantu Jokowi itu mendapatkan fasilitas lain. Dan sangat dikhawatirkan, mereka "menjual" kestafkhususannya.
"Belum lagi mendapatkan fasilitas dan lain sebagainya belum lagi kalau staf khusus ini punya kelakuan yang aneh-aneh ya kan, misalnya dalam tanda kutip menjual kestafkhususannya untuk menjadi broker-broker begitu misalnya," tutup Refly Harun. [rmol]
