DEMOKRASI.CO.ID - Rapat kerja perdana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Komisi I DPR, Senin (11/11), sempat dihujani interpusi.
Awalnya rapat terbuka untuk umum. Prabowo pun berkesempatan menyampaikan program-programnya. Namun, interupsi datang dari anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon.
Politikus PDI Perjuangan itu protes karena Prabowo Subianto tidak menjelaskan soal anggaran Kementerian Pertahanan secara terperinci.
Meski sebelumnya Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid sudah menyampaikan bahwa pagu alokasi anggaran Kemenhan 2020 adalah Rp131.182.597.806.
“Saya minta sekaligus dipaparkan, karena di sini ada dukungan anggaran. Menhan tidak singgung, hanya visi misi, itu juga masih visioner dan tidak menyinggung anggaran. Tolong sampaikan. Ini jadi bahasan rapat,” kata Effendi.
Anggota Komisi I DPR Saifullah Tamliha juga menyampaikan interupsi. Namun, ujar Tamliha, sesuai rapat ketua kelompok fraksi dengan pimpinan komisi, pembahasan anggaran akan dilakukan dalam rapat yang tertutup.
Prabowo pun menimpali. Dia siap membahas anggaran tetapi dalam rapat tertutup. “Mengenai perincian dan anggaran saya mohon tertutup. Kami akan sampaikan, kita bahas,” kata mantan Danjen Kopassus TNI AD itu.
Effendi kembali bersuara. Dia mengatakan kenapa awal rapat dilakukan terbuka, sementara soal anggaran harus rapat tertutup.
“Lazimnya menhan itu menyampaikan apa yang menjadi program kerjanya termasuk dukungan anggarannya. Bahwa nanti ingin bahas tertutup, itu kesepakatan kita, tetapi di bahan (tertulis) ini sudah terbuka,” katanya.
“Terbuka ke Komisi I,” kata Prabowo meluruskan.
Effendi mempertanyakan bagaimana bisa menjamin itu hanya terbuka kepada Komisi I DPR saja, sementara bahan tertulisnya sudah ada di meja masing-masing anggota.
“Sekretariat juga ada. Saya kira ini kebijakan umum dan APBN kita. Jadi, disampaikan saja bahwa nanti menhan ingin sesuai visi menhan, nanti tertutup. Ini terbuka dan di APBN juga ada. Jadi bukan angka rahasia, Rp 131 (triliun),” ujar Effendi.
Prabowo Subianto kemudian menegaskan dia tidak ada masalah kalau memang harus disampaikan.
Effendi tidak puas. Dia meminta penjelasan apa urgensi rapat awal dibuka untuk umum, tetapi Prabowo terkesan menyembunyikan soal anggarannya.
“Kami ini anggota. Tidak ada kedaulatan pimpinan kelompok fraksi. Apa urgensinya itu kemudian disembunyikan. Ini dipaparkan atau ditutup lebih awal di rapat,” kata Effendi.
Menurut Effendi, anggaran seluruh dunia sekarang ini juga sudah terbuka dan bisa dilihat di website-website.
“Kalau soal anggaran terbuka, tetapi soal kemampuan dan kesiapan itu tidak boleh terbuka. Kesiapan dan kemampuan itu berkaitan dengan anggaran,” timpal Prabowo.
Tak hanya Effendy. Anggota Komisi I DPR Adian Napitupulu juga ikut menginterupsi. Dia berpendapat bahwa sebenarnya persoalan ini tidak perlu diperdebatkan panjang lebar.
“Yang diminta Effendi sederhana, apa yang dipaparkan di sini (di bahan tertulis), dipaparkan lisan juga. Bahwa kemudian pendalaman dibuat tertutup itu tidak persoalan. Ini kan jadi lucu di sini dipaparkan terbuka tetapi tidak mau dibaca, disampaikan,” ujar Adian.
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan bahwa tidak ada pertentangan besar sebenarnya kalau harus disampaikan secara lisan oleh Prabowo.
“Sampaikan saja terbuka dan Pak Menhan juga uga tidak keberatan kok, kenapa yang lebih khawatir pimpinan dibanding Pak Menhan,” kata Adian.
Meutya Hafid bereaksi. Dia menegaskan sikapnya memegang pesan dari fraksi-fraksi. “Jadi, saya harus tanyakan dulu begitu mekanismenya. Kalau fraksi setuju, silakan. Tadi kami adakan rapat jadi harus saya hormati, bukan saya mau atur sendiri,” kata Meutya.
“Semua sikap fraksi saya hormati. Kalau memang ada permintaan kemudian saya tanyakan kembali kepada fraksi-fraksi,” sambungnya.
Tamliha kembali berbicara. Dia mengaku sudah dua pernah rapat bersama dua Menhan yakni Purnomo Yusgiantoro, dan Ryamizard Ryacudu di Komisi I DPR.
“Begitu bicara anggaran itu tertutup.Menhan baru (Prabowo) itu sudah semi terbuka menyampaikan pengantarnya. Biasanya begitu ditawarkan pimpinan sidang terbuka atau tertutup, Purnomo itu menyatakan kalau (DPR mau) terbuka saya tertutup, kalau tertutup saya terbuka,” katanya.
Menurut Tamliha, sudah menjadi kebiasaan Komisi I DPR bahwa ada rahasia negara yang tidak bisa dipaparkan ke publik secara terbuka. Sehingga rapat dengan menhan selalu tertutup.
“Kebijaksanaan tertutup dan urgensi tertutup harus dihormati bersama,” tegas politikus Partai Persatuan Pembangunan itu.
Anggota Komisi I DPR Syarif Hasan menilai apa yang dipersoalkan Effendi sangat wajar. Dia pun menilai Menhan Prabowo sudah siap memaparkan itu.
“Lihat konsep pemaparan menhan halaman empat (di bahan tertulis), tetapi mungkin terlompat,” ujar Syarif di rapat. Jadi, Syarif meminta menhan dipersilakan memaparkan kembali karena terjadi lompatan pemaparan sehingga seakan-akan tidak terpaparkan.
“Persilakan saja menhan dan saya kira menhan juga siap memaparkan. Saya pikir ini bijaksana,” kata politikus Partai Demokrat itu.
Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Gerindra Sugiono mengatakan memang kesepakatan sudah diambil saat kapoksi melakukan rapat.
Namun, ujar dia, jika anggota komisi merasa ada hal yang perlu disampaikan, kalau bisa keputusan untuk menyampaikan atau tidak diputuskan menhan saja.
“Karena beliau paham juga hal mana yang seharusnya disampaikan dalam rapat ini secara terbuka atau tertutup,” ujarnya.
Meutya pun kemudian mengambil keputusan karena merasa telah terjadi kesepakatan. “Menhan silakan menambahkan jika dirasa dalam paparan tersebut ada yang bersifat rahasia mohon untuk tidak disampaikan,” ujar Meutya.
Prabowo Subianto kemudian berbicara lagi. Menurut dia, memang persoalan APBN sudah umum. Siapa pun bisa mempelajarinya.
Namun, sebagai penyelenggara bidang pertahanan keamanan negara, seharusnya selalu hati-hati. “Sedapat mungkin mempersulit pihak non-Indonesia untuk terlalu mengerti dan memahami kondisi pertahanan kita. Ini sifat yang harusnya diambil oleh semuanya. Itu pendapat saya,” ujar Prabowo.
Menurut dia, dalam bicara soal anggaran yang penting pemerintah itu bertanggung jawab. Yang penting pemerintah diawasi. Yang penting lembaga legislatif benar-benar menguasai.
Prabowo Subianto mengira pada awalnya jalannya keseluruhan rapat dilakukan tertutup sebagaimana biasanya dengan menhan terdahulu. “Jadi itu sikap saya,” tegasnya.
Dia menegaskan kalau mau mengulangi pemaparam soal anggaran bisa saja dilakukan. Namun, dia mempertanyakan apa maksud membuka anggaran itu, karena semua sudah tahu jumlahnya komponennya dan sebagainya.
“Kalau memang dibutuhkan saya siap, tetapi kalau saya merasa saya ditekan untuk terbuka, saya tidak akan lakukan. Saya bertanggung jawab kepada presiden RI dan bersedia kepada saudara-saudara. Apa saja, secara tertutup saya bersedia tetapi mohon maaf saya tidak mau berbicara terbuka,” katanya.
Akhirnya rapat dilanjutkan dengan pernyataan dan pertanyaan masing-masing fraksi. Dimulai oleh Fraksi PDI Perjuangan lewat TB Hasanuddin, dan seterusnya. Namun, untuk jawaban Prabowo Subianto dilakukan dalam rapat yang tertutup.
Rapat berjalan sekitar enam jam dan tertutup setelah sempat terbuka untuk umum. Usai rapat, Prabowo mengaku puas dengan rapat. “Ini satu awal kerja sama yang baik,” tegasnya.[psid]
