DEMOKRASI.CO.ID - Kegaduhan soal APBD DKI Jakarta yang dipicu oleh unggahan Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, di media sosial terus menuai kritik.
Seharusnya, kalau ada yang janggal dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dibahas di sesama anggota Dewan dan Pemprov DKI. Bukan diumbar di media sosial.
Kali ini, kritikan terhadap Anggota DPRD DKI berusia 22 tahun itu disampaikan Rumah Nawacita, relawan pendukung Presiden Joko Widodo.
Direktur Eksekutif Rumah Nawacita, Raya Desmawanto mengimbau anggota Fraksi PSI DPRD DKI untuk tidak membuat kegaduhan.
"Memang hak dari DPRD untuk melakukan fungsi pengawasan. Tetapi jangan membuat kegaduhan yang membuat tontonan-tontonan yang selalu begitu saja," kata Raya kepada Kantor Berita Politik RMOL melalui sambungan telpon, Rabu (6/11).
Raya memaklumi kekritisan PSI sebagai Fraksi baru di DPRD DKI dalam upaya menunjukkan eksistensi mereka. Namun lebih baik ditempuh dengan tetap menghargai lembaga pemerintahan yang ada.
"Masa harus terus-terusan begitu. Saling menjelekkan, saling menuduh, maling, begal anggaran, segala macam. Dulu begal anggaran, sekarang maling, saling menyalahkan," ujar Raya.
Raya menegaskan, seharusnya fungsi pengawasan memang harus jelas. Tapi jangan sampai saling menyakitkan. Apalagi melecehkan marwah antarunsur pemerintah daerah.
"Karena DPRD menurut UU Pemerintah Daerah adalah bagian dari pemerintah daerah. Jika dalam pembahasan ada hal-hal ganjil kan bisa dilakukan lewat pembicaraan-pembicaran di DPRD dengan pemerintah. Jangan sedikit-sedikit membuat kehebohan, membuat drama-drama," tegas Raya.
Rumah Nawacita berharap kegaduhan-kegaduhan soal KUA-PPAS diselesaikan secara arif dan bijaksana. Tuntas lewat pendekatan yang beradab.
"Artinya, kalau dia itu rapatnya di DPRD, ya di DPRD itu diselesaikan. Tidak perlu dilanjutkanlah. Pak Gubernur juga sudah mengakui ada kesalahan sistem. Jangan saling menyalahkan," tegas Raya. (Rmol)
