DEMOKRASI.CO.ID - Gerindra menyebut pidato yang dibacakan oleh Rektor Universitas Pertahanan Indonesia, Letjen TNI Tri Legionosuko, dalam acara bedah buku soal PKI, adalah tanpa persetujuan Prabowo.
Waketum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa Prabowo tidak hadir di bedah buku 'PKI Dalang dan Pelaku Kudeta G30S/1965' karya Aminudin Kasti yang berlangsung di Gedung Lemhannas RI, Sabtu (23/11) kemarin.
"Yang bacakan pidato adalah rektor Unhan yang mengatasnamakan Menhan. Setelah kita cek, naskah pidato tersebut tidak ada konfirmasi atau tidak ada persetujuan, dan tidak diberikan kewenangan mengatasnamakan Menhan," kata Dasco kepada wartawan, Minggu (24/11).
Dengan demikian, Dasco menyebut pidato itu tidak dapat diatasnamakan Prabowo.
"Isi pidato itu kami anggap sebagai pribadi dari rektor Universitas Pertahanan," tambahnya.
Dalam pidato itu antara lain Prabowo meminta para guru menceritakan sejarah kekejaman PKI kepada siswa.
Saat bedah buku itu, Tri mengatakan Prabowo tidak bisa hadir. Dia mengaku membacakan pidato Prabowo.
"Pada kesempatan ini beliau menyampaikan mohon maaf karena tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Tentunya saya rektor Unhan akan membacakan sambutan dari beliau," ucap Tri pada Sabtu (23/11).
Dalam salah satu bagian pidato, Tri menyebut di era globalisasi ini paham komunis diduga masih tetap eksis di Indonesia. Sehingga perlu ditingkatkan kewaspadaan terhadap bahaya paham komunisme.
Berakhirnya era perang dingin, muncul era globalisasi tidak berarti bahwa komunisme turut runtuh, beberapa negara yang menganut ideologi komunis masih eksis antara lain RRC, Vietnam, Cuba. Dengan demikian idoelogi komunis dan gerakan komunisme di Indonesia patut diduga masih tetap eksis. Untuk itu kita harus selalu meningkatkan kewaspadaan," kata Tri. (Rmol)
