DEMOKRASI.CO.ID - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto fokus dalam upaya menguatkan pertahanan negara melalui penguatan alutsista. Hal itu sejalan dengan perintah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam kepemimpinannya di periode kedua.
Staf Khusus Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Menhan sudah memepringatkan kepada semua pihak agar tidak main-main dengan pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu tidak boleh ada kebocoran anggaran pengadaan alustista.
“Prabowo memperingatkan semua pihak untuk tidak terlibat dalam praktik rente disektor pertahanan, tidak boleh ada kebocoran di belanja alutsista dan hak-hak kesejahteraan prajurit TNI,” kata Dahnil kepada wartawan, Senin (25/11).
Prabowo menilai belanja pertahanan harus digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan menjaga kedaulatan NKRI dengan minimalisasi kebocoran. Oleh karena itu, belanja alutsista harus tepat sasaran.
“Belanja alutsista juga akan diarahkan untuk perimbangan kekuatan pertahanan khususnya kapal-kapal perang Angkatan Laut, Pesawat tempur Angkatan Udara dan darat,” ucap Dahnil.
“Jadi keliru bila ada yang menilai perspektif dan program Menteri Pertahanan bias Angkatan Darat,” imbuhnya.
Dahnil menyebut Prabowo paham betul terhadap kondisi alutsista milik Indonesia. Sehingga sudah tahu mana yang perlu dimodernisasi dan mana yang belum perlu. Baik itu untuk Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat.
Saat ini Prabowo sudah melakukan review secara langsung terkait harga dan spesifikasi belanja alutsista yang dibutuhkan. Baik itu, yang sudah dialokasikan pada 2019 dan riview alokasi 2020 agar tepat sasaran, ekonomis, efisien dan efektif.
“Agar mampu memberikan efek positif memperkuat pertahanan dan bebas kebocoran serta perburuan rente,” pungkas Dahnil.[jpc]
