DEMOKRASI.CO.ID - Setara Institute menyebut, dalam 5 tahun terakhir, pelanggaran terhadap kondisi kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) tertinggi berada di Jawa Barat (Jabar) dan Kepolisian dalam ruang lingkup penyelenggara negara.
Dalam temuannya, terdapat 10 provinsi di Indonesia yang melakukan pelanggaran KBB tertinggi.
Direktur Riset Setara Institute, Halili, menyebut, 10 provinsi itu ialah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Aceh, DI Yogyakarta, Banten, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, dan Sumatra Barat.
Menurutnya, angka paling tinggi pelanggaran KBB terjadi di Jawa Barat dengan 162 peristiwa. Disusul DKI Jakarta (113 peristiwa), dan Jawa Timur (98 peristiwa).
"Itu kondisi 5 tahun terakhir," kata Halili, Senin (11/11/2019).
Menurut Halili, mereka yang melakukan pelanggaran KBB tersebut paling banyak dilakukan aparat negara, dari oknum polisi hingga pemerintahan desa.
"Aktor negara yang paling banyak melakukan pelanggaran KBB dalam 12 tahun terakhir ialah kepolisian, diikuti pemerintah daerah," bebernya.
Selain negara, ada pula sejumlah oknum dari non-negara yang melakukan pelanggaran KBB tersebut, yakni kelompok warga, ormas, MUI, hingga perusahaan.
"Data-data tersebut menunjukkan bahwa isu pemajuan KBB dan toleransi di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang mesti ditangani secara komprehensif," papar Halili.
Halili juga meminta agar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin melakukan tindakan yang nyata untuk mengantisipasi persoalan tersebut.
"Pemerintah mesti mengambil langkah berani melalui agenda terobosan untuk meruntuhkan supremasi intoleransi,” katanya.
Pendidikan Pancasila
Ketua MPR, Bambang Soesatyo, yang hadir dalam paparan Setara Institute itu, meminta pemerintah memperkuat pendidikan Pancasila.
Aksi intoleransi dan ekstremisme di Tanah Air disebabkan kurangnya pemahaman terhadap nilai kehidupan bersama yang terkandung dalam Pancasila.
Menurutnya, pemahaman terhadap Pancasila ialah salah satu cara untuk mencegah intoleransi dan radikalisme. Jadi, dengan Pancasila, dua hal itu dapat diminimalkan.
"Pemerintah untuk memasukkan kembali kurikulum mata pelajaran nilai-nilai Pancasila di setiap tingkatan sekolah dari SD, SMP, SMA. Termasuk di perguruan tinggi mata kuliah tentang nilai-nilai Pancasila," kata Bamsoet.
Menurut Bamsoet, sapaan akrabnya, ancaman radikalisme, kekerasan dan intoleransi saat ini bukan isapan jempol belaka. Aksi ini sudah nyata terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Kita tidak ingin negara kita terpecah belah, perang saudara, karena itu sejak awal kita harus menumbuhkan kesadaran persatuan," jelas politikus Partai Golkar itu.
Dia juga menekankan upaya menjaga toleransi dan nilai-nilai Pancasila menjadi tugas yang mesti terus dilakukan semua pihak, terutama MPR. Masalah ini tak boleh dianggap enteng.
"Apa yang dilakukan sejak 15 tahun terakhir terus dimasifkan lagi," jelas eks Ketua DPR itu. [mc]
