DEMOKRASI.CO.ID - Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo tak memiliki dampak yang dirasakan masyarakat pada umumnya.
Program jaminan kesehatan yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ini tak laku lantaran masuk kategori kelas III.
“Jokowi bagi KIS tapi KIS-nya enggak laku karena begitu sampai rumah sakit, kelas tiganya (ruangan) penuh. KIS itu untuk kelas tiga, bukan kelas satu. Namanya pasien ya biasanya terserah dokter (dimasukkan kelas I), yang penting anak dirawat,” ungkap anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR RI, Senayan, Rabu (6/11).
Tak hanya soal pelayanan di rimah sakit, masyarakat kelas menengah ke atas juga banyak yang masuk dalam daftar penerima KIS. Hal ini dinilai rentan terhadap praktik kapitalisme di bidang kesehatan.
Ke depan, dari pihak rumah sakit maupun dokter, juga harus dilakukan pembenahan agar dapat mengubah mindset untuk tidak mengomersialkan bidang kesehatan bagi masyarakat.
“Mungkin harus revolusi mental, dokter-dokter juga harus kembali pada 'ilmuku adalah ibadahku, bukan rejekiku'," tandas Wakil Sekjen PDIP ini. (Rmol)
