DEMOKRASI.CO.ID - Ombudsman RI meminta Kementerian Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar membentuk tim khusus yang bersifat adhock untuk mengawal proses seleksi Calon Pegawai Negara Sipil (CPNS) 2019.
Agar setiap instansi penerima CPNS mempunyai internal complain handling khusus yang bersifat adhock," kata anggota Ombudsman Laode Ida saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu (6/11).
Laode mengatakan, tim adhock nantinya berfungsi secara khusus menampung aduan dari para peserta CPNS. Hal itu bertujuan agar proses seleksi CPNS di sekitar 68 kementerian/lembaga dan 461 provinsi dan kabupaten/kota terus mengalami perbaikan.
Formasi tahun ini 167.111 (peserta) dari 68 kementerian/lembaga dan 461 pemprov, kabupaten dan kota, luar biasa banyaknya. Sehingga ini perlu diantisipasi supaya tidak terjadi kesalahan seperti kelemahan pelayanan tahun lalu," kata Laode.
"Kenapa? Karena memang hanya pada saat proseas penerimaan CPNS itu kementerian membuat help desk," imbuhnya.
Sebetulnya, kata dia, setiap kementerian memiliki help desk, hanya saja tidak optimal dan terkesan formalitas semata. Hal itu berkaca pada proses seleksi CPNS tahun lalu.
Tahun ini kita harapkan lebih bisa berkepastian memberikan sesuatu yang bisa bernaanfaat langsung memberikan langsung kepada pelamar CPNS," pungkasnya.
Selain Laode, turut hadir saat jumpa pers yaitu Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi. (Rmol)
