DEMOKRASI.CO.ID - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, menegaskan bahwa dirinya bukanlah 'menteri pendidikan sekolah negeri'. Hal itu dia sampaikan untuk menjawab curhat seorang kepala sekolah swasta.
Nadiem mengatakan itu dalam Simposium Internasional Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah 2019. Awalnya seorang kepala sekolah swasta dari Balikpapan, Kalimantan Timur mengeluhkan adanya kesulitan bagi para kepala sekolah yang ingin mengikuti diklat dan pelatihan-pelatihan penguatan untuk kepala sekolah.
"Kami kepala sekolah kepala sekolah swasta di Balikpapan khususnya, ini resah karena nanti akan ada pemberlakuan NUKS, yang kalau kepala sekolahnya tidak punya Nomor Unik Kepala Sekolah tidak bisa menandatangani ijazah, mendapat dana uang BOS dan lain lain. Sementara kami dari swasta ini agak sulit untuk ikut diklat dan lain lain. Kalau pun ada penguatan kepala sekolah itu diprioritaskan untuk negeri sementara kami swasta nanti dulu periode ke berapa," ungkap salah satu kepala sekolah kepada Nadiem, di Hotel Grand Sahid Jaya, di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2019).
Menanggapi pertanyaan tersebut, Nadiem mengaku masih belum mendalami dan akan melihat lebih dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, Nadiem tidak bisa berkomentar banyak.
"Ibu saya belum mendalami bu, terus terang. Jadi saya harus melihat dulu apa yang sedang terjadi. Nanti tim saya mohon dikaji lagi apa yang terjadi. Jadi nggak bisa komen," jawab Nadiem.
Kemudian Nadiem juga menegaskan bahwa dirinya bukanlah menteri pendidikan sekolah negeri. Mandatnya adalah soal kualitas pembelajaran dan perkembangan murid.
"Tapi satu hal yang pasti, saya di sini berdiri sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia. Saya bukan menteri pendidikan sekolah negeri. Saya adalah menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia," kata Nadiem menanggapi keluhan kepala sekolah swasta itu.
"Jadi mandat saya dan kepentingan saya adalah kualitas pembelajaran dan perkembangan semua murid," sambungnya.
Sebagai Mendikbud, Nadiem juga mengaku masih memiliki keterbatasan dalam menghadapi segala isu yang ada di kementeriannya. Salah satunya adalah soal anggaran yang terbatas.
Terkait curhat kepala sekolah swasta tersebut, Nadiem menegaskan itu adalah masalah nasional. Dia tidak mau membeda-bedakan soal sekolah swasta maupun negeri.
"Tapi secara prinsip itulah, kita akan melihat ini sebagai suatu masalah Republik Indonesia bukan kotak-kotak negeri swasta dam itu hal yang cukup penting," tegas Nadiem. (dt)
