DEMOKRASI.CO.ID - Posisi Basuki T. Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina sama sekali tidak banyak peran, sama dengan anggota komisaris biasa.
Pasalnya, semua kebijakan strategis di Pertamina harus dikoordinasikan dengan Kementrian BUMN.
"Kalau sebagai pendobrak saya rasa terlalu berlebihanlah. Apalagi modal Ahok di Pertamina cuma integritas dan kerja keras saat jadi Gubernur DKI," kata Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono, Senin (25/11).
Terkait manajemen di bidang pertambangan migas, keahlian Ahok juga masih nihil. Misalnya, apakah Ahok mengerti membaca dan mengkalkulasi pasar minyak dan gas internasional yang rentan dengan gejolak pengaruh ekonomi global, serta stabilitas keamanan di Timur Tengah.
Sebab, produk minyak dan gas tidak sama seperti jualan sayur di pasar atau ngatur pasar di Tanah Abang
"Kemudian, punya enggak jaringan international yang kuat terkait jaringan pelaku bisnis minyak dan gas dunia," ujar Arief.
Menurutnya, inilah yang selama ini kenapa Pertamina tidak jadi perusahaan yang profesional dan berkaliber dunia, serta tidak memberikan keuntungan bagi negara dan rakyat, tidak seperti Petrobras, Petronas dan Petrochina. Sebab, lebih kuat pengaruh politiknya dalam penempatan jajaran komisaris dan direksi. Dan bukan orang orang yang memang kredibel di bidangnya dan profesional.
"Jadi mohon maaf saja ya, prediksi saya tidak akan banyak perubahan di Pertamina dengan adanya Ahok. Ya setidak-tidaknya kehidupan ekonomi Ahok sudah terjaminlah dengan jadi Komut di Pertamina," terang Arief.
Ditambahkan, penempatan Ahok di Pertamina sejujurnya sangat terlihat betul bahwa kemampuan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mendirecting BUMN menjadi perusahaan yang profesional dan profit masih di bawah standar.
"Karena tidak bisa mengatakan "tidak" atas perintah Joko Widodo untuk menempatkan Ahok," demikian Arief, wakil ketua umum Partai Gerindra. (Rmol)
