DEMOKRASI.CO.ID - Kementerian Pertahanan terus melakukan pembenahan terhadap alat utama sistem senjata (Alutsista) yang dimiliki oleh TNI dari tiga matra berteknologi canggih dan modern.
Hal itu dilakukan agar alutsista yang dimiliki TNI mampu menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Bahkan, pemerintah menganggarkan untuk Kementerian Pertahanan pada APBN 2020 mencapai Rp 127,36 triliun. Anggaran itu meningkat daripada anggaran pertahanan 2019 yang mencapai Rp121 triliun. Anggaran tersebut merupakan anggaran terbesar dibandingkan kementerian/lembaga lainnya.
Penambahan anggaran pertahanan dimaksudkan untuk pemenuhan kekuatan pokok minimum (minimum essential force/MEF) yang telah digulirkan sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2010.
Kementerian Pertahanan sendiri menganggarkan program modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) pada tahun 2020 sebesar Rp10,86 triliun, naik 20 persen dari anggaran tahun sebelumnya.
Nilai tersebut terdiri atas Rp4,59 triliun untuk modernisasi alutsista matra darat, matra laut Rp4,16 triliun, dan matra udara Rp2,11 triliun.
Usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo dengan topik Kebijakan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) di Istana, Jumat (22/11), Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah di bidang pertahanan sudah cukup dan perlu digunakan dengan sebaik-baiknya.
“Anggaran saya kira cukup, asal kita penggunaannya baik,” kata Prabowo dikutip Senin(25/11).
Pemerintah juga secara concern telah membahas soal pengadaan alutsista sebagai upaya memperkuat pertahanan negara dan berfokus pada investasi di industri pertahanan agar berjalan dengan baik.
Presiden Joko Widodo dalam pembukaan rapat terbatas itu menyampaikan bahwa dalam pengembangan industri alat pertahanan di dalam negeri harus melibatkan BUMN dan pihak swasta agar bisa mengurangi ketergantungan pada luar negeri.
Pertama, kata Presiden Jokowi, roadmap-nya harus jelas dalam pengembangan industri alat pertahanan di dalam negeri, mulai dari hulu sampai hilir dengan melibatkan baik BUMN maupun swasta sehingga bisa mengurangi ketergantungan pada impor alutsista dari luar negeri.
Kedua, harus dipastikan ada alih teknologi atau transfer of technology (ToT) dari setiap pengadaan alutsista maupun program kerja sama dengan negara-negara lain.
Indonesia harus memastikan SDM industri pertahananbetul-betul diperkuat, dan jangan lagi orientasinya adalah penyerapan anggaran, mampu membelanjakan anggaran sebanyak-banyaknya, apalagi orientasinya sekadar proyek. “Setop yang seperti itu, tapi orientasinya betul-betul strategic partnership,” kata Presiden Jokowi.
Selain itu, Presiden meminta pengadaan alutsista betul-betul memperhitungkan dan mengantisipasi teknologi persenjataan yang berubah begitu sangat cepatnya. Jangan sampai pengadaan alutsista dilakukan dengan teknologi yang sudah usang atau ketinggalan, dan tidak sesuai dengan corak peperangan pada masa yang akan datang.
Tak Berorientasi Proyek
Presiden Jokowi juga meminta Kementerian Pertahanan dalam melakukan pengadaan alutsista tidak lagi berorientasi pada proyek semata.
Orientasi belanja pengadaan alutsista harus pada kemitraan strategis dalam meningkatkan kemandirian produksi dan daya saing bangsa. Dengan demikian, Indonesia memliki kemampuan untuk memproduksi alutsista.
Indonesia sebagai negara yang terletak di lokasi yang strategis harus menjadi kekuatan yang baik dan disegani di kawasan Asia Timur. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus menguatkan pertahanan dengan alutsista yang modern serta harus mandiri dalam memproduksi alutsista tersebut.
Sementara mantan Danjen Kopassus Prabowo telah menyisir belanja alutsista yang berorientasi pada proyek.
Selama sebulan Prabowo duduk sebagai Menhan, perintah Joko Widodo itulah yang dikerjakan. Prabowo fokus pada memastikan alutsista yang dibeli adalah alutsista yang memiliki kebermanfaatan tinggi, kata Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antarlembaga Dahnil Anzar Simanjuntak.
Prabowo Subianto pun dinilainya tidak akan main-main soal urusan belanja alutsista. Hal itu dilakukan untuk memastikan pertahanan Indonesia kuat sebagai negara dan bangsa.
Prabowo bahkan telah menyisir satu per satu, mana belanja alutsista yang berorientasi pada proyek semata dan mana yang memang betul-betul teknologi yang dibutuhkan oleh Negara.
Selama ini, Kemhan juga sangat fokus dan teliti sebelum menentukan pembelian alutsista. Dia memastikan pembelian alutsista akan memiliki manfaat tinggi untuk pertahanan negara.
“Seperti apa yang telah disampaikan Pak Presiden, Menhan tidak akan main-main dengan belanja alutsista karena terkait dengan kedaulatan Indonesia,” katanya.
Prabowo Subianto sendiri berjanji akan mencari celah kebocoran di anggaran pertahanan, termasuk dalam pengadaan alutsista.
“Ya, kita akan review semua, akan lihat. Beliau sangat tegas kepada saya, tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada penyimpangan, penyelewengan. Uang sangat berat didapat, uang rakyat, dari pajak,” kata menantu mantan Presiden Soeharto ini.
Presiden Jokowi sendiri telah menekankan kepadanya agar menjaga dan menggunakan anggaran pertahanan dengan sebaik-baiknya tanpa terjadinya mark up.
Ia benar-benar ingin menjaga tidak ada kebocoran, tidak ada penggelembungan, mark up yang tidak masuk akal. Namun, mantan suami Titiek Soeharto ini tidak menjelaskan mana saja alutsista yang akan diprioritaskan untuk diteliti.
“Kami kaji terus, nanti cost benefit-nya bagaimana, jadi kita akan lihat, yang kita butuh adalah efisiensi, penghematan, dan daya guna,” ungkap Prabowo.
Bahkan, Kementerian Pertahanan akan mengecek kembali harga-harga alutsista yang akan dibeli agar tepat guna dan bisa digunakan oleh TNI Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut.
“Kami review semua, semua proyek, pengadaan, di-review. Kami cek lagi harga, kita cek lagi teknologinya tepat atau tidak, dan benar-benar lihat yang dibutuhkan pasukan kita di depan, TNI AL, AD, dan AU apa yang benar-benar mereka butuh,” kata Prabowo.(iid)
