DEMOKRASI.CO.ID - Kementerian Agama saat ini sedang menulis ulang buku-buku pelajaran agama di Indonesia untuk mencegah radikalisme, salah satunya hal yang sempat disinggung adalah tentang khilafah. Menag, Fachrul Razi, mengatakan pembahasan itu sudah dilaksanakan sejak kepemimpinan Menag sebelumnya.
Fachrul belum berkomentar secara teknis soal penulisan buku pelajaran agama itu, termasuk tentang bagian mana saja terkait khilafah yang dihapus. Dia menuturkan hal itu dikerjakan oleh kelompok kerja.
"Secara teknis belum sampai ya. Memang ada tim yang sudah membahas itu untuk melihat mana yang materi yang perlu dihapus mana yang tidak. Tapi secara teknis dengan kelompok kerja," kata Fachrul di Jakarta Convention Center, Jalan Gatot Subroto, Gelora, Tanah abang Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).
"Belum secara teknis, tapi kelompok kerja sudah disusun dan sudah mulai bekerja sebelum saya masuk," sambungnya.
Dia mengatakan terkait penjelasan teknis evaluasi kurikulum ini nantinya akan diberikan kewenangannya kepada pokja yang ada. Fachrul memastikan pokja yang telah dibentuk tersebut akan lebih mampu menjelaskan secara lebih rinci.
"Nanti saya hadapkan kepada pokja yang kita siapkan untumk menjelaskan. Pokja itu pasti bisa menjelaskan lebih rinci," tutur Fachrul.
Fachrul tak menampik bahwa bisa saja penulisan ulang buku pelajaran agama ini juga mencakup materi lain seperti nasionalisme dan bela negara. Tetapi, tentu saja hal itu juga mempertimbangkan isi buku pelajaran saat ini.
"Ya kalau itu pastilah, tapi kita lihat lagi di kurikulumnya sudah cukup belum. Kalau sudah cukup nggak usah. Yang lain ditambah, yang nggak diperlukan dihilangkan. Kan biasa saja," tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Agama (Kemenag) saat ini sedang menulis ulang buku-buku pelajaran agama di Indonesia. Ada 155 buku yang tengah ditulis ulang. Nantinya buku-buku ini akan ditujukan untuk jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.
"Kita melakukan penulisan ulang buku-buku agama di Indonesia. Sebagai salah satu instrumen, untuk menghalau potensi penetrasi radikalisme masuk di lembaga pendidikan kita," ujar Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Komaruddin Amin dalam diskusi di Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (11/11/2019).
Komaruddin menyebutkan salah satu contoh kesalahan dalam buku pelajaran agama terkait khilafah. Menurutnya, pengertian 'khilafah' bisa disalahpahami oleh murid ataupun guru bila tidak dijelaskan dengan baik.
"Seperti tadi saya sampaikan bahwa khilafah itu kan bisa disalahpahami oleh anak-anak kita, oleh guru-guru kita, juga bisa salah paham kalau tidak dijelaskan secara baik," kata Komaruddin. (Dtk)
