DEMOKRASI.CO.ID - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani agar tidak terlalu perhitungan saat mengeluarkan anggaran untuk mendukung kesiagaan negara terhadap bencana alam.
Permintaan itu disampaikan Megawati saat berpidato seusai dinobatkan sebagai Tokoh Pelopor Penguatan dan Modernisasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk Kemanusiaan dan Lingkungan oleh BMKG.
Awalnya, Megawati bercerita semasa menjabat sebagai Presiden dan berkunjung ke BMKG-nya China, ia melihat kecanggihan teknologi China untuk antisipasi gempa.
"Saya diminta hentakkan kaki kuat-kuat. Lalu alarm bunyi dan tiba-tiba semua alat di situ hidup. Ternyata kuatnya hentakan kaki saya itu 8,7. Jadi intinya untuk Ibu Sri. Saya nyuwun (minta). Kalau saya pikir, kenapa di RRT itu bisa menyala dan menggambarkan real time-nya dan itu sudah 2 menit loh. Kapan kita punya yang begini? Jangan kalau sudah kejadian di kita, baru orang-orang baru gugup tak jelas," kata Megawati di BMKG, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).
Sesampainya di Indonesia, Megawati langsung menemui ahli dari Institut Teknologi Bandung untuk mencari alat yang serupa di China tersebut.
"Saya langsung bertanya berapa harga satu satelit. Ini mumpung ada Bu Ani (Sri Mulyani). Saya nyuwun-lah. Enam Menit itu berharga dan kita sayang nyawa. Katanya harganya 1,4 triliun," katanya
"Saya bilang, why not kalau untuk menolong manusia sebegitu banyak. Jadi tolong dihitung. Kalau mungkin dikerjasamakan dengan siapa gitu. Karena ini untuk kemanusiaan dan rakyat kita," tambahnya.
Mendengar pidato tersebut, Sri Mulyani tampak hanya tersenyum dan menganggukkan kepala saja.
Diketahui, BMKG memberikan gelar tersebut kepada Megawati karena pada tahun 2002 pernah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 46 dan 48 yang berisi bahwa BMKG diperkuat dan dimodernisasikan fasilitasnya, dengan dilompatkan statusnya sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen, yaitu sebagai Badan yang setara Kementerian, yang semula berada di bawah Departemen Perhubungan menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND).
Acara ini juga dihadiri sejumlah pejabat negara seperti Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mensos Juliari Batubara, Menkes Terawan Agus Putranto, Menkeu Sri Mulyani, Menkumham Yassona Laoly, Menhub Budi Karya, Kemenristek Bambang Brodjonegoro, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan sejumlah petinggi PDI Perjuangan.[src]
