DEMOKRASI.CO.ID - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengumpulkan sejumlah pejabat membahas terkait ancaman terorisme dan radikalisme di Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turut hadir mengatakan pencegahan terorisme dan radikalisme bakal dikomandani langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Kami sepakat di BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) sebagai sentral utama. BNPT mengkoordinir harian dengan semua stakeholder, baik pemerintah maupun nonpemerintah tapi di bawah komando atau koordinasi langsung wapres," katanya di Kompleks Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 15 November 2019.
Menurut Tito, hal ini berbeda dengan pola pencegahan terorisme dan radikalisme sebelumnya yang di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Ia menjelaskan koordinasi di bawah Kemenko Polhukam dirasa tidak cukup lantaran pencegahan terorisme dan radikalisme harus melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama.
"Sehingga perlu koordinasi di bawah lintas menko, yang bisa mengerjakan itu Pak Wapres dan Pak Presiden. Pak wapres saya kira lebih tepat, yang ditunjuk oleh Pak Presiden," tuturnya.
Tito berujar pada intinya dalam menghadapi terorisme dan radikalisme perlu langkah pencegahan dan penegakan hukum lintas sektoral. Dalam pertemuan itu disinggung pula soal sikap pemerintah terhadap masyarakat yang baru kembali dari negara-negara berkonflik.
Selain Tito, pejabat yang hadir dalam rapat tersebut adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Suhardi Alius, Menteri Agama Fachrul Razi, dan Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto. [tpc]
