DEMOKRASI.CO.ID - Larangan untuk tidak membeli alutsista dari luar negeri yang disampaikan Presiden Joko Widodo ternyata sudah dilakukan Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu jauh sebelum arahan Presiden dalam rapat terbatas, Jumat kemarin (22/11).
Ryamizard mengklaim tidak pernah belanja alutsista dari luar negeri sejak masih berada di dalam pemerintahan.
"Saya dari dulu emang begitu. Saya enggak pernah beli alat (dari) luar negeri," kata Ryamizard usai menghadiri bedah buku dan diskusi panel "PKI Dalang dan Pelaku Kudeta G30S/1965" di Gedung Lemhanas, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11).
Di sisi lain, ia optimis peluang industri pertahanan dalam negeri akan semakin baik dan bisa melakukan ekspor ke negara lain.
"Iya industri dalam negeri (peluangnya) banyak. Saya enggak pernah (belanja alutsista dari luar). Yang penting orangnya, the man behind gun. Yang penting hebat-hebat orangnya," pungkasnya.
Ada tiga arahan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas kebijakan pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) di Kantor Presiden, Jakarta.
Pertama, Jokowi ingin roadmap pengadaan alutsista harus jelas dalam pengembangan industri alat pertahanan di dalam negeri, mulai dari hulu sampai hilir, dengan melibatkan BUMN sampai swasta.
Yang kedua ialah pengadaan alutsista harus memastikan alih teknologi dari setiap pengadaan alutsista maupun program kerja sama dengan negara-negara lain.
Ketiga, Jokowi meminta kebijakan pengadaan alutsista bisa mulai dari memperhitungkan, mengalkulasi, hingga mengantisipasi teknologi persenjataan yang begitu cepat berubah. Menurut dia, ini akan memengaruhi corak peperangan di masa yang akan datang. [rmol]