DEMOKRASI.CO.ID - Pemberian grasi pada narapidana korupsi yang juga mantan Gubernur Riau Annas Maamun semakin memperlihatkan komitmen Presiden Joko Widodo pada pemberantasan korupsi lemah.
Pengamat politik dari Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti menilai bahwa grasi bakal memiliki dampak yang panjang. Misalnya saja, koruptor lain akan mulai ramai mengklaim mengalami ganguan kesehatan untuk bisa diringankan atas dasar pertimbangan kemanusiaan
"Di sinilah sikap presiden diuji," ucap Ray Rangkuti kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (29/11).
Tidak hanya itu, Ray juga membandingkan dengan nasib para aktivis pejuang kedaulatan rakyat yang dipenjara tapi tidak diberi keringanan oleh Jokowi.
Padahal perjuangan mereka nyata bagi rakyat dan berbanding terbalik dengan koruptor yang membuat rakyat makin sengsara. Dalam konteks tersebut, sambungnya, grasi Jokowi layak mendapat kritik.
“Presiden seperti memperlihatkan sisi kemanusiaannya, tapi saat yang sama abai pada nasib tahanan lain yang dipenjara semata karena memperjuangkan hak mereka sebagai warga negara," kata Ray.
Atas alasan itu, Ray mengingatkan bahwa grasi tidak melulu harus menjadikan sisi kesehatan napi sebagai tolak ukur. Melainkan harus dipadupadankan dengan faktor-faktor lain.
Semisal, urainya, latar belakang bobot kejahatan, efeknya bagi sistem dan peradaban bangsa, nilai moral dari grasi itu sendiri, dan unsur keadilan atas grasinya.
“Termasuk di dalamnya mencegah yang tak patut dipidana mendekam dalam tahanan," papar Ray.(rmol)
