DEMOKRASI.CO.ID - Partai Bulan Bintang (PBB) merasa tidak mendapat jatah dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kenyataan politik ini bikin resah partainya Yusril Ihza Mahendra ini.
Saat pengumuman Kabinet Indonesia Maju pada 23 Oktober, diketahuilah bahwa tak ada kursi menteri untuk PBB. Pimpinan partai pendukung Jokowi ini kemudian berbicara tanpa suara kecewa.
"Saya tetap akan menjaga hubungan baik dengan Pemerintah dan berharap Pemerintahan Joko Widodo periode Kedua ini akan sukses membawa bangsa dan negara menuju kejayaan," kata Yusril dalam keterangan persnya, Rabu (23/10/2019).
Sang Ketua Umum mengucapkan selamat bekerja untuk pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Dia kini berharap pembangunan norma hukum di Indonesia bakal berada di jalan yang benar.
Pada 25 Oktober, Presiden Jokowi mengumumkan para wakil menteri (wamen), tak ada juga orang PBB di formasi para wamen. Asa PBB mendapatkan jatah kursi lain masih menyala.
"Prinsipnya ada tempat-tempat tertentu yang menempatkan Ketua Umum PBB (Yusril Ihza Mahendra) di pos lain. Mungkin. Itu yang saya dengar," kata Sekjen PBB Afriansyah Ferry Noor, Jumat (25/10).
Sepanjang yang dia ketahui, Yusril bakal ditempatkan sebagai Kepala Pusat Legislasi Nasional. Soal pembentukan Pusat Legislasi Nasional itu sempat disinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat debat Pilpres 2019.
"Yang pantas di situ menurut saya Badan Regulasi Nasional, yang baru dibuat Pak Jokowi. Di badan itu Pak Yusril bisa berkiprah sesuai bidang ilmunya," kata Afriansyah.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengungkapkan rencana pemerintah membentuk pusat legislasi nasional. Pratikno menyebut pusat legislasi nasional itu akan dinamakan Badan Regulasi Nasional. Namun lembaga itu belum ada hingga kini.
Muncul isu, Jokowi akan menambah enam wamen di kabinetnya. PBB sebagai salah satu pendukung Jokowi-Ma'ruf menunggu kepastian selanjutnya, sambil menyiapkan nama-nama yang bisa dijadikan wamen.
"Kalau ada pos menteri atau badan yang setingkat buat Pak Yusril (Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra) atau wamen untuk Pak Afriansyah Noor (Sekjen PBB)," kata Waketum PBB Sukmo Harsono, Sabtu (9/11).
Selain itu, PBB menyiapkan nama jika Jokowi meminta sosok milenial untuk mengisi pos wamen. Sosok tersebut adalah putra Yusril, Yuri Kemal.
"Untuk milenial kami juga siapkan Yuri Kemal jikalau Pak Jokowi nanti menghubungi kami," ujarnya.
Ternyata hingga Selasa (19/11), belum ada posisi pemerintahan untuk orang PBB. Ini bikin resah. Yusril Ihza Mahendra disebut mendapat desakan agar mengambil sikap gegara PBB masih 'zonk' meski mendukung Jokowi.
"Mereka banyak mendapat pertanyaan dari konstituen dan umat Islam yang mendukung PBB. Desakan dari bawah dan sangat kuat mendesak Ketum dan Sekjen mengambil sikap dan memberi penjelasan mengapa PBB sampai saat ini masih 'zonk' dalam partisipasi aktif di pemerintahan," kata Sukmo Harsono kepada wartawan, Selasa (19/11).
Dia mengatakan PBB merupakan partai yang aktif mendukung Jokowi. Sukmo menyatakan dirinya memimpin deklarasi dukungan kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf selama masa kampanye Pilpres 2019.
Sukmo mengaku khawatir ada gelombang ketidakpercayaan dari para pendukung PBB terhadap pemerintah. Meski demikian, dia menegaskan PBB selalu berjuang demi bangsa.
"Saya khawatir pertanyaan yang muncul lama-lama kalau tidak tertahan akan menimbulkan gelombang ketidakpercayaan kader PBB pada pemerintah," tuturnya. [dtk]
