DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Wododo (Jokowi) meminta maaf kepada seluruh pejabat eselon III dan IV kementerian/lembaga (k/l) karena akan dipangkas mulai tahun depan. Pemangkasan tersebut dalam rangka reformasi birokrasi.
Dengan adanya pemangkasan, kata Jokowi, nantinya jabatan eselon III dan IV sudah tidak ada lagi, sehingga pemerintah dalam mengambil keputusan tidak lagi lambat.
Setelah jabatan eselon III dan IV dipangkas, Mantan Wali Kota Solo ini mengaku sudah berbicara dengan para ahli IT dan menugaskan Menteri PAN-RB untuk menggantikan jabatan tersebut dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) alias robot. Berikut ulasan lengkapnya:
1. Diganti Robot
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki rencana mengganti pegawai negeri sipil (PNS) dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Hal ini sejalan dengan program pemangkasan pejabat eselon di lingkungan kementerian dan lembaga (k/l).
"Kita lakukan pengurangan eselon, kita punya eselon I, II, III, IV, kita akan lakukan yang III dan IV akan kita potong," jelas Jokowi di acara CEO Forum di Ritz-Charlton, Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Jokowi melanjutkan, program pemangkasan pejabat eselon di kementerian dan lembaga dalam rangka reformasi birokrasi yang selama ini dibutuhkan oleh para pelaku usaha. Pasalnya, selama ini birokrasi menjadi salah satu kendala investasi masuk ke Indonesia.
"Saya sudah perintahkan juga ke Men-PAN (Tjahjo Kumolo) diganti dengan AI. Kalau diganti artificial intelligence, birokrasi kita lebih cepat. Saya yakin itu. Tapi sekali lagi, ini juga akan tergantung omnibus law ke DPR," jelas dia.
2. Minta Maaf
Meminta maaf kepada para pejabat eselon III dan IV yang hadir dalam acara pertemuan tahunan Bank Indonesia 2019 di Artpreneur Lotte Shopping Avenue, Jakarta Selatan.
Permintaan maaf Jokowi dikarenakan pada tahun awal tahun depan kedua jabatan tersebut akan dipangkas demi menciptakan percepatan pengambilan keputusan.
"Maaf kalau di sini ada eselon III dan IV kita akan pangkas mulai tahun depan agar terjadi kecepatan dalam setiap memutuskan perubahan dunia yang begitu cepat, pelan-pelan saja," kata Jokowi di Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Mantan Wali Kota Solo ini menjelaskan bahwa pemangkasan jabatan eselon III dan IV di kementerian/lembaga (k/l) tidak akan mengganggu pendapatan yang selama ini sudah diterimanya.
3. Urus Izin Cepat
Jokowi ingin nantinya urus perizinan menjadi lebih cepat. Tjahjo bilang, Jokowi ingin kecepatan urus perizinan Indonesia seperti di Abu Dhabi.
"Yang selalu beliau contohkan kalau di Abu Dhabi kan bisa sehari. Kita kan sampai berhari-hari. Ini yang beliau ingin cepat karena menyangkut skala prioritas yang disampaikan bapak presiden di DPR saat pelantikan," kata dia di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (19/11/2019).
Dia melanjutkan, jika sekarang mengurus perizinan membutuhkan paraf dari empat eselon, nantinya cukup dua saja ketika sudah dirampingkan.
"Yang seharusnya izin harus diparaf eselon IV, eselon III, kenapa sih kok nggak langsung eselon II, tinggal eselon II memerintahkan di bawahnya segera proses. Intinya adalah perampingan, membangun efektivitas, dan efisiensi. Ini kalau terjadi akan sangat bagus. Jadi membangun sistem tata kelola pemerintahan yang sangat sangat profesional," jelasnya.
Kata Tjahjo, Jokowi ingin perampingan jumlah eselon bisa secepatnya diimplementasikan supaya urus perizinan semakin cepat.[dtk]
