DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo dibuat kesal karena dia mendapatkan laporan dari Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Ronny Dwi Susanto, bahwa pengadaan barang dan jasa menumpuk di akhir tahun. Persoalan ini masih kerap terjadi setiap tahun.
"Tadi saya lihat Pak Ronny menyampaikan November masih ada e-tendering, marilah kita ulang-ulang seperti itu. Apakah mau kita ulang-ulang kayak gitu? ini tinggal November Desember masih e-tendering," kata Jokowi bernada tinggi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di Gedung Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).
Dari laporan yang masuk, pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di November ini nilainya mencapai Rp 31 triliun. Jokowi pun menantang, apakah proyek tersebut yakin bisa terbangun dengan waktu yang terbatas.
"e-tendering benar bisa cepat? tapi ini urusan konstruksi. Mau manggil siapa kontraktornya? siapa coba maju sini saya beri sepeda, tinggal 2 bulan masih urusan konstruksi, masih lelang konstruksi, ini enggak bisa diterus-teruskan. Saya alami semua kayak gini, ngalami, enggak mungkin lah," tegas Jokowi.
Jokowi bilang harusnya lelang pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan di awal tahun. Biasanya, proyek yang dilakukan terburu-buru hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.
"Akhirnya apa? ya kualitasnya jelek, jembatan ambruk, ya kayak gini November masih lelang, SD ambruk karena kerja cepat-cepatan dan pas kerja pas basah, hujan, engak mungkin pekerjanya masih payung, udah bohong kayak gitu. Kesimpulan jelas jangan seperti ini," sebut Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi juga marah karena banyak pacul alias cangkul yang dipakai di dalam negeri ternyata produk impor. Jokowi bilang cangkul harusnya bisa diproduksi oleh Usaha Kecil Menengah (UKM). Banyaknya produk impor berdampak pada neraca perdagangan Indonesia yang selalu defisit. [kp]
