DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas (ratas) dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju, Selasa (12/11/2019). Rapat membahas mengenai program Kartu Pra-Kerja di Kantor Presiden, Jakarta Pusat.
Saat membuka rapat, Jokowi meminta program tersebut bisa diimplementasikan mulai tahun depan. Mereka yang belum mendapatkan pekerjaan alias pengangguran bisa merasakan manfaat dari program ini.
"Terkait dengan reformasi sistem, saya meminta Kartu Pra-Kerja segera diimplementasikan tahun depan" kata Jokowi, Selasa (12/11/2019).
Ada dua fokus yang disampaikan oleh Jokowi. Pertama adalah mempersiapkan angkatan kerja yang sesuai kebutuhan dunia usaha.
"Pertama, mempersiapkan angkatan kerja baru agar bisa diserap dengan kebutuhan di dunia kerja atau bahkan kalau bisa menciptakan lapangan kerja baru sebagai entrepreneur," jelasnya.
Kedua, lanjut Jokowi, adalah peningkatan keterampilan angkatan kerja eksisting agar semakin produktif dan berdaya. Apalagi mayoritas tenaga kerja Indonesia adalah lulusan sekolah menengah pertama (SMP) ke bawah.
"Supaya menjadi catatan kita semuanya, 58% tenaga kerja kita itu lulusan SMP ke bawah. Karena itu reformasi harus dimulai dari hulunya yaitu pembenahan dalam sistem pelatihan dan vokasi," ujar Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Berkaitan dengan hal di atas, Jokowi juga meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim bisa menciptakan pendidikan yang nyambung dengan kebutuhan dunia kerja.
"Itu urusan Mendikbud yang kita harapkan disambungkan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri," tambahnya. [ts]
