DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo mengaku bersyukur di saat hampir semua negara di dunia pertumbuhan ekonominya mengalami penurunan, Indonesia masih di angka 5 persen lebih sedikit.
"Enggak banyak, lebih dikit tapi lebih dari 5 persen, sudah bagus, dibandingkan dengan negara-negara lain. Ada yang sudah minus, ada yang menuju ke nol, ada yang berkurang sampai 1,5 persen, 1 persen, 2 persen," kata Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembukaan Indonesia Banking Expo 2019, di Ballroom Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (6/11).
Jokowi menjelaskan, ada yang dulu berada di angka 7 anjlok menjadi di bawah 1. Karena itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia patut kita disyukuri. Dia meyakini, Indonesia mempunyai potensi menjadi negara yang berpenghasilan tinggi, dan dia berharap agar Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah.
Namun, Jokowi mengingatkan,ada beberapa agenda yang mendesak yang harus dilakukan. Dia menyebutkan, 5 tahun yang lalu pemerintah memang fokus pada pembangunan infrastruktur. Karena Indonesia ketinggalan jauh urusan infrastruktur dengan negara-negara lain.
"Dengan kanan-kiri kita stok infratruktur kita jauh sekali. Saya berikan contoh jalan tol. Sejak tol Jagorawi dibangun tahun 1978 artinya sudah 40 tahun yang lalu, kita baru membangun 780 Km. Tiongkok, China dalam waktu yang sama sudah membangun 280.000 KM," ungkapnya.
Karena itulah, lanjut Jokowi, kenapa dirinya memerintahkan Menteri BUMN, Menteri PUPR, urusan investasi, infrastruktur itu betul-betul diperhatikan. "Karena kita ketinggalan jauh sekali, jauh sekali. 280.000 dibandingkan 780 enggak pakai ribu itu jauh sekali," ungkapnya.
Belum urusan yang lain-lain. Oleh sebab itu, menurut Kepala Negara, kalau konsentrasi ke pembangunan jalan tol, pembangunan airport, pembangunan pelabuhan, pembangunan powerplan yang nantinya diharapkan akan memberikan kecepatan logistik, kecepatan mobilitas barang dan jasa ke seluruh penjuru negeri.
"Bapak-ibu bisa bayangkan negara ini dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kita enggak seperti negara lain yang satu daratan, kita ini 17.000 pulau. Ini yang sering saya ingatkan kepada siapapun pelaku ekonomi. 17.000 pulau, kita ini mengelola 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota. Bukan sesuatu yang gampang," ucap Jokowi.
Dia juga mengingatkan, jangan kita juga merasa sudah bagus. Diakuinya, di lingkungan Jakarta, infrastrukturnya oke. Namun dia mengajak untuk mencoba sesekali pergi ke Papua, jangan Jayapura, terbang lagi satu jam ke Wamena, tapi jangan di Wamenanya, pergi lagi ke Nduga.
"Lima tahun yang lalu saya ke sana, ke Wamena. Saya di Wamena saya sudah kaget, ada lagi yang namanya Nduga. Padahal infrastruktur yang di daerah biasa saja saja. Ada gambarnya, itu Sudirman-Thamrinnya di sana, jalan utama itu Merauke ke Digoel," ungkapnya.
Menurut Jokowi, saat dirinya ke Wamena, ke Nduga itu tidak ada jalan. Ke sana harus berjalan kaki 4 hari 4 malam, dari Wamena saja harus berjalan ke Kabupaten Nduga itu 4 hari 4 malam.
"Kita bisa bayangkan bagaimana saudara-saudara kita, bagaimana logistik, bagaimana kalau ada yang sakit, pelayanan kesehatan. Itulah negara. Saat itu saya ke sana 4 tahun yang lalu. Tapi tidak jalan kaki, kalau jalan kaki 4 hari 4 malam. Saya naik heli, turun. Apa yang saya lihat? Aspal satu meter pun enggak ada di ibukota kabupaten. Jadi betapa gap infrastruktur di Indonesia bagian barat, bagian tengah dan bagian timur itu seperti itu," terangnya.
Untuk itulah, Jokowi menegaskan, 5 tahun ke depan, pemerintah akan tetap masih continue untuk membangun infrastruktur. Tetapi memang ini akan lebih fokus.
Dia mengaku sudah menyampaikan ke Menteri PUPR, kalau ada jalan tol sambungkan dengan kawasan industri, kalau ada jalan tol di situ sambungkan ke kawasan pertanian, ke kawasan wisata. Airport pun juga harus disambungkan ke kawasan-kawasan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Airport sambungkan dengan kawasan wisata, pelabuhan sambungkan dengan kawasan industri.
"Jadi mulai kita lebih tajam," kata Jokowi seperti dilansir dari laman Setkab.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mensesneg Pratikno, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Wakil Ketua Umum Perbanas Farid Rahman. [rm]
