DEMOKRASI.CO.ID - Ada alasan tersendiri bagi Anggota DPD RI, Fahira Idris memperkarakan Dosen Universitas Indonesia, Ade Armando ke jalur hukum.
Menurut Fahira, jalur hukum yang ia tempuh terkait dengan editan foto Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjadi joker itu murni agar hukum Indonesia ditegakkan setegak-tegaknya tanpa diskriminatif..
"Saya bela kepentingan rakyat banyak, memastikan bahwa penegakan hukum harus equal dan tanpa pandang bulu atau diskriminatif," kata Fahira di akun Facebooknya, Selasa (5/11).
Baginya, apapun alasan pengunggah dan pembuat foto tersebut tak dibenarkan. Jika memang tidak suka dengan seorang tokoh, atau ada hal yang janggal dalam kebijakan, dalam hal ini Gubernur Anies, maka ada langkah lain yang bisa ditempuh. Semisal melalui laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika berkenaan dengan kecurigaan penyusunan anggaran.
"Bukan malah buat tindak pidana ITE menebar kebencian, menebar berita bohong, atau merusak dokumen elektronik milik publik yang sangat tidak mendidik dan membuat gaduh masyarakat," tegasnya.
Saya sebagai anggota parlemen ingin memastikan penerapan undang-undang yang tanpa diskriminatif," demikian Fahira.
Saat ini, Polri tengah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran UU ITE yang disangkakan kepada Ade Armando. Dalam waktu dekat, Polda Metro Jaya bakal memanggil saksi-saksi, termasuk terlapor, Ade Armando untuk dimintai keterangan. (Rmol)
