DEMOKRASI.CO.ID - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mamandang penangkatan tujuh Staf Khusus (Stafsus) Presiden dari kalangan millenial sebagai sebuah paradoks.
"Itu kontradiktif," kata Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS Hidayat Nur Wahid kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Kamis (27/11).
Pasalnya, selain peran Stafsus yang tidak definitif, besaran gaji Rp 51 juta juga berbanding terbalik dengan nasib para guru honorer di berbagai daerah.
"Mereka ini (Stafsus) juga tugasnya tidak definitif, sementara para guru ini, mereka udah belasan tahun jadi guru honorer, malah tidak pernah mendapatkan (haknya)," ujar wakil ketua MPR ini.
Banyak guru honorer yang belum jelas nasib terkait pengangkatan, gaji kecil dan penggajian yang lama.
Selain itu, kata Hidayat, PKS menilai keberadaan Stafsus milenias itu justru tidak sesuai dengan visi misi Presiden Joko Widodo yang menginginkan birokrasi yang kompleks disederhanakan.
"Jadi kalau menurut saya, Presiden harusnya bijak betul ya, janganlah kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan visi besar yang ingin beliau lakukan. Sebab ini justru nanti akan membebani beliau," demikian mantan Presiden PKS ini. [rmol]
