![](https://1.bp.blogspot.com/-KgrId0SGY0w/XeEG-OoKhrI/AAAAAAADlO4/4IBl2jcOumM8lRx7zsK2FgA_XXhhxOWMwCLcBGAsYHQ/s640/191002144017-586.webp)
DEMOKRASI.CO.ID - Gelombang nyinyiran tengah menghinggapi Partai Gerindra di akhir pekan ini. Perkara tersebut dipicu dari pernyataan yang dikeluarkan akun resmi partai besutan Prabowo Subianto itu Twitter, @Gerindra.
Awalnya, akun bercentang biru itu mengomentari sikap Kejaksaan RI dalam penerimaan CPNS yang menolak pelamar berorientasi seksual LGBT. Alasannya, karena setiap warga negara punya hak yang sama.
"Yang terhormat @KejaksaanRI, kami tidak setuju dengan keputusan penolakan Kejaksaan Agung terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan orientasi seksual LGBT. #SuaraGerindra," kata Gerindra melalui akun Twitter resminya, Kamis (28/11).
Kini, tanda pagar #ShameOnYouGerindra memuncaki tangga trending topic Twitter. Warganet seolah kompak ramai-ramai menghujat pernyataan tersebut.
Di satu sisi, Wasekjen DPP Partai Gerindra Andre Rosiade sudah lebih dulu meluruskan. Anggota DPR dari daerah pemilihan Sumbar I itu menegaskan bahwa pernyataan itu jangan langsung dimaknai partainya pendukung LGBT.
Bab II pasal 7 AD/ART Gerindra telah tegas menyatakan bahwa jati diri partai adalah kebangsaan, kerakyatan, religius, dan keadilan sosial.
“Jadi tidak mungkin kami dukung LGBT," ucap Andre di akun Twitter pribadi.
Pesan dari pernyataan itu, katanya, adalah Gerindra ingin setiap warga negara mempunyai hak yang sama di persada tanah air.
Sejurus itu, akun Gerindra juga meluruskan. Disebutkan bahwa partai berlambang kepala burung garuda tidak mendukung segala bentuk perilaku LGBT.
“Berdasarkan amanat UU, Partai Gerindra menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak,” tegas akun itu.
Lebih lanjut, akun tersebut meminta ada upaya dalam memberi pemahaman sejak dini bahwa perilaku LGBT adalah perilaku yang bertentangan dengan berbagai norma dan juga mempunyai dampak buruk bagi kesehatan.
“Partai Gerindra meminta Pemerintah dan instansi terkait segera membuat payung hukum yang jelas untuk bagaimana menjustifikasi seseorang berperilaku LGBT atau tidak,” sambung akun itu.
Salah satu yang disarankan Gerindra adalah melakukan pencegahan LGBT sejak dini mulai dari lingkungan masyarakat hingga di area pendidikan, seperti di sekolah-sekolah, dengan melibatkan tokoh agama dan para ahli dibidang kesehatan. (Rmol)