DEMOKRASI.CO.ID - Kejujuran Menko Polhukam Mahfud MD tentang adanya pembiayaan swasta atas kegiatan lembaga negara mendapat apresiasi dari Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule.
Kejujuran yang dimaksud adalah mengenai video wawancara mengenai kegiatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Video tersebut berdurasi 2.20 menit dan bercerita mengenai kegiatan BPIP yang tidak mendapat anggaran dari pemerintah.
Sebelum menjabat sebagai Menko Polhukam, Mahfud merupakan anggota Dewan Pengarah BPIP. Dia mengurai bahwa pernah ada sebuah kegiatan besar yang menghabiskan dana hingga Rp 7,7 miliar. Kegiatan itu mengundang seniman dan budayawan untuk sosialisasi Pancasila. Tapi di satu sisi, tidak ada dana dari pemerintah yang mengalir untuk kegiatan tersebut.
“Lalu kita minta ke swasta. Ini ada kegiatan bagus, mau nggak? Kalau anda mau, (tolong) biayai,” tegasnya dalam video tersebut.
Namun demikian, kata Mahfud, anggaran itu dikelola sendiri oleh pihak swasta. Sebab, BPIP sebagai lembaga negara tidak boleh mengelola anggaran tersebut
Secara gamblang, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut ada dua nama perusahaan yang membantu, yaitu Sinarmas dan Astra.
“Mereka suruh ngelola sendiri, kita nggak urus anggarannya. Adakan acara itu, kita mau datang,” urai Mahfud.
Meski mengapresiasi kejujuran Mahfud, Iwan Sumule meminta KPK merespon pernyataan tersebut. Dia mengingatkan bahwa BPIP adalah penyelenggara negara.
Artinya, ada kewajiban dari BPIP untuk melaporkan gratifikasi yang diterima ke KPK.
“Gratifikasi yang diterima wajib dilaporkan kepada KPK dalam 30 hari sejak diterima. Jika tidak dilaporkan, tentu akan jadi tindak pidana suap,” ujarnya.
“Di mana KPK?” tutup Iwan Sumule dalam akun Twitter pribadinya, Selasa (5/11). [rmol]
