DEMOKRASI.CO.ID - Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga kini masih banyak mendapat penolakan dari masyarakat.
Melalui Perpres 75 tahun 2019, Presiden Joko Widodo resmi mengubah tarif iuran bahkan hingga 100 persen.
Namun demikian, respons masyarakat di Tanah Air masih cenderung "aman" jika dibandingkan dengan negara-negara lain.
"Sebenarnya sungguh beruntung Joko Widodo dengan mudah bisa menaikkan pajak dan biaya security social ( BPJS)," kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (5/11).
Beragam protes yang dilontarkan masyarakat maupun aktivis dan politisi seakan hanya angin lalu. Presiden tetap bersikukuh menaikan iuran demi menutupi defisit yang terus-terusan terjadi.
"Kalau di negara maju atau negara yang masuk G20, menaikkan pajak, premi security social merupakan presiden/pemimpin negara yang dianggap gagal loh," sindirnya. [rm]
