DEMOKRASI.CO.ID - Pemerintahan baru Joko Widodo menghadapi tantangan yang tidak mudah. Menurut Global Fitch Solutions Macro Research dalam hasil riset yang mereka rilis hari Senin (4/11), ada sejumlah hal yang membuat Jokowi sulit melakukan gebrakan di periode kedua pemerintahannya.
Global Fitch Solutions antara lain menyoroti penempatan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi.
Keputusan Jokowi memberikan kewenangan di bidang investasi kepada Luhut, disebutkan, memiliki kaitan dengan keputusan Jokowi menggeser Thomas Lembong dari posisi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kini posisi Kepala BKPM diduduki Bahlil Lahadalia.
Sikap Thomas Lembong yang kritis pada arus masuk investasi China dinilai tidak sejalan dengan kebijakan umum pemerintahan Jokowi. Itu sebabnya ia tergusur.
Di sisi lain terlihat aktif mengundang China ikut serta dalam proyek pembangunan di dalam negeri senilai 91 miliar dolar AS sebagai bagian dari Beijing and Road Initiative (BRI).
Kebijakan Luhut terutama sikapnya yang dinilai pro-China dianggap kontroversial dan memicu naiknya sentimen anti-China.
Riiset dari Pew Research Institute memperlihatkan pandangan positif terhadap China turun 17 persen dalam 10 tahun terakhir.
Selain itu, pernyataan Bahlil bahwa investor domestik akan menggantikan porsi investor asing dipandang sebagai sinyal bahwa dirinya akan fokus pada investor domestik. Sedangkan investor dari luar negeri akan ditangani Luhut.
Dalam hasil riset itu, Global Fitch Solutions mengatakan, periode kedua pemerintahan Jokowi diawali dengan ketegangan ideologis dan sosial.
Beberapa dari ketegangan itu muncul selama periode kampanye yang lalu dan akan terus mengancam stabilitas dalam negeri.
Karena itu, Global Fitch Solutions mempertahankan Indeks Risiko Politik Jangka Pendek pada posisi 69,4 dari skala 100.
Dalam beberapa bulan terakhir, diprediksi masih akan terjadi ketegangan antara para pendukung keberagaman dan kelompok konservatif.
Selain itu, juga ada ketegangan antara “kaum reformis” yang mendorong liberalisasi ekonomi dan keterbukaan dengan “kaum nasionalis” yang ingin mempertahankan kendali atas sumber daya nasional.
Dinamika lain yang dinilai berpengaruh terhadap sulitnya peningkatan ekonomi Indonesia terkait UU KPK baru yang dinilai akan membatasi kekuatan hukum KPK. Akibatnya terjadi gelombang protes yang massif.
Fitch Solutions juga memprediksi gerakan kelompok separatis di Papua akan terus menganggu dan mengancam keamanan di dalam negeri.(rmol)
