DEMOKRASI.CO.ID - Mantan petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mengomentari pertemuan Ketua Umum (Ketum) Partai Berkarya Tommy Soeharto dengan Presiden PKS Sohibul Iman.
Menurutnya, pertemuan kedua elit partai politik tersebut terjadi karena keduanya tidak memahami makna oposisi.
"Artinya gini, itu tidak memiliki efek kepada pemaknaan oposisi sama sekali. Sebab oposisi dalam tradisi presidensial, bukan berarti tidak jadi menteri. Saya kira itu yang baru dibikin clear dari awal," tutur Fahri usai menjadi pembicara di acara diskusi ‘Revisi UU Pilkada, Adakah Ruang Kembali Ke DPRD’ di media center DPR RI, Gedung Nusantara II, Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Selasa (19/11).
Waketum Partai Gelombang Rakyat Indonesia tersebut mengatakan, partai politik di Indonesia belum terlalu memahami fungsi dari partainya masing-masing.
“Misalnya ada partai politik termasuk juga PKS yang mengatakan, kami oposisi kami di luar pemerintah, kalimat seperti itu dalam sistem kita sebenarnya tidak dikenal,” ucapnya.
Menurutnya, berada di luar pemerintahan merupakan bagian dari oposisi yang dilihat bukanlah masuk dalam sistem parlementer. Disebut oposisi lantaran berada di luar sistem presidensial.
Oposisi itu adanya di DPR, partainya apapun gak peduli, tapi semua yang ada di DPR semua oposisi," tegasnya.
"Makanya saya ulang sekali lagi, presidensialisme disebutnya kongresionalisme, sebab begitu orang terpilih menjadi anggota kongres, anggota DPR, anggota legislatif, dia adalah oposisi. Tugasnya begitu, dalam konstitusi dia pengawas dan pengawas itu artinya oposisi terhadap eksekutif," pungkasnya. (Rmol)
